Menko PMK Tinjau Galodo Solok
Solok - Spektroom : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno meninjau langsung dampak banjir bandang (galodo) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (24/9/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, hingga langkah antisipasi bencana susulan berjalan cepat. Dalam kunjungan itu, Pratikno bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, dan Bupati Solok, Jon Firman Pandu menggelar rapat koordinasi di Posko Utama. Ia menekankan penanganan darurat harus berjalan beriringan dengan mitigasi.
"Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan," ujar Pratikno.
Gubernur Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar mendorong normalisasi sungai sebagai prioritas selain pencarian korban. Hal ini menyusul prakiraan BMKG yang menyebut curah hujan di Sumbar masih berpotensi tinggi.
"Berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah 1 prioritas," kata Mahyeldi.
Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumbar menyusuri sungai secara berkala untuk memastikan tidak ada pohon tumbang atau material longsoran yang menghambat aliran air.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto meminta pencarian korban yang masih hilang terus dilanjutkan dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Ia juga meminta pendataan pengungsi dipercepat agar tidak lama bertahan di tenda.
"Pemerintah daerah diminta segera mendata kondisi masing-masing keluarga untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai, termasuk tempat tinggal sementara," ujarnya.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu melaporkan dari 2 warga yang hilang, 1 telah ditemukan meninggal dunia dan 1 masih dalam pencarian. Sebanyak 44 rumah terdampak, 11 rusak berat dan 32 rusak ringan.
Pemkab Solok memperkirakan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp 819 miliar untuk pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, perbaikan rumah, lahan pertanian, dan fasilitas umum.
