Menkop: Kopontren Diproyeksikan Jadi Sumber Kekuatan Ekonomi Baru

Menkop: Kopontren Diproyeksikan Jadi Sumber Kekuatan Ekonomi Baru
Menkop Ferry dalam sambutan pada acara Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) 2026 di Ponpes Daarul Ukhuwah, Malang ,( foto: Humas Kemenkop)

Malang - Spektroom : Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjamin keberpihakannya terhadap upaya pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di seluruh Indonesia. Bagi Kemenkop, Kopontren memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, bahkan diproyeksikan akan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru di masa mendatang.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan perkembangan kopontren di Indonesia saat ini sangat pesat. Per Desember 2025, terdapat sekitar 763 kopontren dengan volume usaha Rp3,5 triliun dan 156 ribu anggota. Beberapa kopontren bahkan memiliki aset lebih dari Rp1 triliun.

"Saya meyakini di tahun - tahun mendatang aset dan volume usaha Koperasi Pesantren akan lebih besar lagi. Insyaallah Koperasi Pesantren di masa mendatang akan menjadi kekuatan ekonomi baru di negara ini,” kata Menkop Ferry dalam sambutan pada acara Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) 2026 di Ponpes Daarul Ukhuwah, Malang, Sabtu (27/6/2026).

“MPDI memiliki posisi penting sebagai wadah kolaborasi. Melalui jejaringnya, MPDI dapat memperkuat pertukaran pengalaman dan kerja sama antarkoperasi pesantren sehingga tumbuh semakin sehat, profesional dan berkelanjutan,” kata Menkop. 

Langkah transformasi koperasi juga dilakukan pemerintah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). KDKMP ini dipastikan akan siap menjadi mitra terbaik bagi Kopontren dan juga UMKM untuk memasarkan produk-produk unggulannya.

Menkop bersama para pengurus koperasi Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) 2026 di Daarul Ukhuwah, Malang ( foto: Humas Kemenkop)

“Prioritas utama kita adalah produk dari UMKM lokal, khususnya pesantren. Kami pastikan produk pesantren menjadi prioritas di gerai KDKMP,” tegasnya. 

Kemenkop bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) juga berkomitmen memastikan kopontren tetap berdaya saing. Dukungan ini terutama ditujukan bagi koperasi sekunder MPDI yang baru saja diluncurkan. Keberadaan Koperasi Sekunder MPDI ini diyakini akan berfungsi untuk menghidupi dan mengembangkan koperasi primer di bawahnya. 

"Saya mengajak seluruh pihak melalui forum ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah nyata dalam mengembangkan koperasi pesantren yang sehat, profesional, inovatif, dan berdaya saing," ucapnya.

Ketua Umum MPDI Ayi Abdul Rosyid, menegaskan bahwa MPDI juga memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan pesantren sebagai simpul utama permasalahan ekonomi di tengah masyarakat. Oleh karena itu MPDI baru saja meluncurkan koperasi sekunder sebagai media besar pengembangan ekonomi di pesantren.

"Koperasi ini kami harapkan menjadi wadah yang menghubungkan kekuatan pesantren dari Sabang sampai Merauke dengan semangat ta’awun, gotong royong, dan pemberdayaan ekonomi umat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif dan semangat dari MPDI di seluruh wilayah di Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi umat khususnya melalui koperasi.

Dari pemerintah daerah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyoroti pentingnya semangat gotong royong dalam membangun ekonomi pesantren. Menurutnya solusi dari pembangunan ekonomi pesantren yang paling layak adalah Kopontren. "Dengan koperasi sekunder MPDI sudah ada keguyuban di antara anggotanya. Asasnya adalah kekeluargaan. Kami sangat antusias melihat pesantren akan tumbuh pesat dan mudah-mudahan Jawa Timur menjadi bagian penting dalam mendorong kesuksesan MPDI," ungkap Emil.

Berita terkait

Kawal Akuntabilitas, DPRD Kota Ambon Evaluasi Menyeluruh APBD 2025

Kawal Akuntabilitas, DPRD Kota Ambon Evaluasi Menyeluruh APBD 2025

Ambon-Spektroom: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon berkomitmen mengkaji secara komprehensif Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan akan difokuskan pada efektivitas anggaran, kualitas pelayanan, dan dampak nyata pembangunan bagi masyarakat Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, saat memimpin Rapat

Eva Moenandar
Tinggi Gelombang Capai 2,5 Meter, BMKG Ternate Keluarkan Peringatan Dini untuk Perairan Maluku Utara

Tinggi Gelombang Capai 2,5 Meter, BMKG Ternate Keluarkan Peringatan Dini untuk Perairan Maluku Utara

Ternate-Spektroom : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate menerbitkan peringatan dini gelombang tinggi untuk wilayah perairan Maluku Utara. Peringatan ini berlaku mulai tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 Prakirawan BMKG Ternate, Justia P. D. Galensong, menjelaskan bahwa pola angin di wilayah Indonesia bagian utara

Nanang Adrany