Trending

Menteri Dody Instruksikan Penanganan Cepat Kekeringan dan  Banjir Rob di Demak

Menteri Dody Instruksikan Penanganan Cepat Kekeringan dan  Banjir Rob di Demak
Menteri PU saat melihat langsung persawahan yg kering di Demak ( birkom pu)

Demak – Spektroom : Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kondisi lahan pertanian terdampak kekeringan di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu (27/9). Peninjauan dilakukan untuk memastikan langkah penanganan ketersediaan air bagi lahan pertanian dapat segera dilaksanakan, sekaligus melihat kondisi rob yang turut menjadi kendala bagi petani di wilayah tersebut.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan kekeringan di Demak harus dilakukan secara cepat dengan melihat kebutuhan nyata di lapangan.

“Saya sudah minta jajaran untuk segera melakukan penanganan. Kita lihat ada sawah yang terdampak kekeringan, sekaligus ada persoalan rob. Yang penting sekarang bagaimana air bisa segera kita hadirkan untuk membantu petani dan memastikan lahan pertanian tetap bisa ditanami,” kata Menteri Dody dalam siaran pers nya,Senin (28/9/2026)

Daerah Irigasi (DI) Guntur memiliki luas sekitar 2.036 hektare dan sumber airnya berasal antara lain dari Sungai KB1, Sungai Jragung Lama, serta Sungai Cabean. Namun, pada musim kemarau, kawasan tersebut menghadapi persoalan kekurangan air sekaligus masuknya air laut (rob) ke wilayah persawahan.

Berdasarkan data BBWS Pemali Juana per 21 September 2026, di Kabupaten Demak tercatat 124 hektare sawah yang terdampak kekeringan dengan status resiko gagal panen. Saat ini telah dilakukan sejumlah penanganan salah satunya penambahan air dari Rawa Pening, pompanisasi dan bantuan BBM untuk operasional pompanisasi petani. Kondisi tersebut tersebar di sejumlah desa, termasuk Desa Blerong, Kecamatan Guntur yang juga terdampak dengan total hamparan sawah seluas 8 hektare.

Lahan sawah yg kekeringan

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Sudarto menjelaskan, kekeringan tersebut terjadi akibat tidak adanya suplai air dari Bendung Jragung melalui Sungai Jragung. “Tim kami hari ini langsung ke lapangan untuk melakukan penanganan dengan membawa alat bor, juga pompa apabila di sana membutuhkan. Pemompaan nanti kami maksimalkan sesuai kebutuhan lahan pertanian,” ujar Sudarto.

Sementara untuk penanganan jangka panjang, Kementerian PU terus mendorong optimalisasi Bendungan Jragung yang saat ini dalam tahap impounding atau pengisian awal. “Bendungan Jragung sekarang progressnya sudah 97%. Akhir tahun ini, Desember 2026, selesai, akan beroperasi pada 2027 awal.

“Untuk penanganan robnya sendiri, kami mengambil air dari Bendung Karet Wonokerto, kami melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Sekarang sebenarnya sudah kami fungsikan, sehingga sebagian besar lahan pertanian sudah bisa kita aliri air,” jelas Sudarto.

Melalui berbagai upaya penanganan tersebut, Kementerian PU berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus mendukung swasembada pangan di Jawa Tengah.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno