Menteri PU Siapkan Solusi Flyover di Jembatan Kuning Aceh Tenggara

Menteri PU Siapkan Solusi Flyover di Jembatan Kuning Aceh Tenggara
Menteri PU saat meninjau banjir dikawasan jembatan kuning Aceh Tenggara ( birkom pu)

Aceh Tenggara – Spektroom : Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo meninjau langsung sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Kamis (17/9/2026). Salah satu perhatian utama adalah kondisi jembatan di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, yang terdampak tingginya debit Sungai Lawe Kinga.

Menteri Dody mengatakan kondisi sungai dan perubahan elevasi tanah membuat pembangunan jembatan di kawasan tersebut tidak cukup hanya dengan mengandalkan konstruksi jembatan seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Kementerian PU menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan flyover agar infrastruktur tetap dapat berfungsi menghadapi kondisi sungai yang terus berubah.

“Yang baru-baru ini sedang banjir yang di Jembatan Kuning itu, nanti mungkin jembatannya akan dibuat flyover. Memang harusnya dikangkangin sih, karena tiap tahun kan debit sungai makin tinggi dan yang turun (aliran) itu kan tanah,” kata Menteri Dody usai meninjau lokasi jembatan didampingi Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry serta Kepala Balai Kementerian PU di wilayah Aceh.

Jembatan kuning yang terputus ( birkom pu)

Menurut Menteri Dody, pembangunan flyover membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat setempat. Karena itu, Dody meminta sinergi di lapangan agar rencana penanganan dapat berjalan dengan baik.

"Jadi tidak bisa bikin jembatan begitu saja, mesti bikin flyover. Memang akan butuh tenaga lebih banyak. Mohon bantuan Pak Kapolres, Pak Bupati bersama warga, nanti kita support yang lainnya," ujarnya.

Sementara menyiapkan solusi permanen, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I akan melanjutkan normalisasi Sungai Lawe Kinga. Upaya tersebut dilakukan untuk memperlancar aliran sungai dan mengurangi hambatan yang berpotensi memperparah genangan saat debit meningkat.

Air meluap sampai ke permukiman warga ( birkom pu)

Menteri Dody mengungkapkan, dari hasil peninjauan, aliran Sungai Lawe Kinga di salah satu sisi masih terlihat lancar. Namun, terdapat bagian sungai yang mengalami penyempitan atau seperti buntu akibat material yang terbawa banjir.

“Flyover di situ, tapi sementara waktu, BWS Sumatera I akan terus menormalisasi. Kalau dari debitnya sih tadi saya lihat di sisi kanan masih lancar. Cuma kan di sini dia agak buntu, jadi kemungkinan di sini ada sesuatu (material banjir) yang mesti kita angkat,” jelasnya.

Penanganan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari pembersihan material banjir dan normalisasi alur sungai hingga menyiapkan opsi pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap kondisi sungai.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kementerian PU memastikan konektivitas masyarakat Aceh Tenggara tetap terjaga sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap risiko banjir di masa mendatang.

Berita terkait

Kepastian Hukum Jadi Fondasi Kepercayaan Investor di NTB

Kepastian Hukum Jadi Fondasi Kepercayaan Investor di NTB

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menempatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan investor. Kepastian tersebut tidak hanya menyangkut proses perizinan, tetapi juga legalitas usaha dan dukungan ekosistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan investasinya. Hal itu ditegaskan Wakil

Marsam Putrangga, Julianto
Program Bedah Rumah di Lampung Meningkat Signifikan dari 2.390 Unit Pada 2025 Jadi 13.276 Unit Pada 2026

Program Bedah Rumah di Lampung Meningkat Signifikan dari 2.390 Unit Pada 2025 Jadi 13.276 Unit Pada 2026

Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara virtual dari ruang kerja Gubernur, Kamis (17/9/2026). Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan sejumlah program perumahan di Provinsi Lampung, meliputi penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah

Anggoro AP