Program Bedah Rumah di Lampung Meningkat Signifikan dari 2.390 Unit Pada 2025 Jadi 13.276 Unit Pada 2026
Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara virtual dari ruang kerja Gubernur, Kamis (17/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan sejumlah program perumahan di Provinsi Lampung, meliputi penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah susun (rusun), penanganan kawasan kumuh, sanitasi, serta pengembangan rumah subsidi.
Pada rapat tersebut mengemuka, program bedah rumah di Lampung meningkat signifikan dari 2.390 unit pada 2025 menjadi 13.276 unit pada 2026. Hingga saat ini, sebanyak 222 unit telah mencapai progres 100 persen, termasuk tiga unit yang sebelumnya ditinjau Menteri PKP di Desa Lematang.
Kementerian PKP menjelaskan perkembangan program rumah subsidi yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pencapaian target penyediaan tiga juta rumah.
Program tersebut dilaksanakan melalui penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah agar dapat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Hingga 17 September 2026, realisasi rumah subsidi di Lampung mencapai 3.593 unit atau 83,5 persen dari alokasi awal 4.300 unit.
Sementara Menteri PKP Maruarar Sirait meminta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk melalui sosialisasi program perumahan kepada masyarakat melalui media komunikasi publik.
Maruarar juga meminta pemerintah daerah dan jajaran terkait mempersiapkan pelaksanaan program bedah rumah lebih awal. Jika pada 2025 pelaksanaan dimulai sekitar Agustus–September dan pada 2026 dimulai pada Juni, maka pada 2027 program tersebut ditargetkan dapat dimulai pada Februari.
Untuk mendukung percepatan tersebut, kesiapan sumber daya manusia, regulasi, dan sistem teknologi informasi diminta dilakukan sejak lebih awal.
Diforum yang sama, Gubernur Mirza mengapresiasi peningkatan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan RTLH di Lampung.
"Tahun kemarin penanganan RTLH kami dari Kementerian baru 2.300. Tahun ini sudah 13.000 lebih. Jadi, alhamdulillah naik 455 persen," ujarnya.
Pemprov Lampung telah membentuk tim bersama satuan kerja dan balai terkait untuk memperkuat konsolidasi data dan mempercepat verifikasi di lapangan. Hingga saat ini, sekitar 3.500 data masih dalam proses verifikasi.
Gubernur Mirza menargetkan seluruh proses verifikasi selesai pada akhir September 2026 dan pembangunan fisik RTLH dapat rampung 100 persen pada Desember 2026.
"Pemprov Lampung siap melakukan percepatan dan pengawalan bersama bupati dan wali kota agar proses verifikasi dan entri data pada sistem MyPKP dapat segera diselesaikan," tegasnya.
Gubernur Mirza menyatakan Pemprov Lampung akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan program perumahan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi, percepatan pelaksanaan, dan perluasan akses pembiayaan, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mendukung terwujudnya hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perumahan.(@Ng).
