Menteri PU Tinjau Normalisasi Batang Tompo dan Lokasi Sekolah Rakyat di Tanah Datar

Tanah Datar-Spektroom : Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri PU, Dody Hanggodo meninjau normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko, dan lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/5/2026). Peninjauan diawali di kawasan Batang Tompo Sitangkai yang terdampak banjir bandang pada 12 Mei 2026. Bencana telah mengakibatkan kerusakan sejumlah jaringan irigasi, ruas jalan, dan penumpukan material di aliran sungai. Menurut Dody, pemerintah saat ini memfokuskan penanganan pada normalisasi sungai dan percepatan perbaikan jaringan irigasi guna mendukung aktivitas masyarakat, terutama sektor pertanian. Ia menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana harus dilakukan secara terpadu tanpa lagi membedakan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Langkah itu sejalan dengan Instruksi Presiden terkait percepatan penanganan infrastruktur serta dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. “Memasuki musim tanam, irigasi menjadi prioritas utama. Kita mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo,” ujarnya. Usai meninjau normalisasi sungai dan perbaikan irigasi, rombongan melanjutkan peninjauannya ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam. Menteri PU menyebut, Sekolah Rakyat yang direncanakan dibangun di atas lahan seluas 16 hektare itu berpotensi menjadi yang terbesar di Sumbar dengan kapasitas hingga 3.000 siswa. "Dalam perencanaannya, sekolah akan dilengkapi bangunan tiga lantai dan akses jalan menuju lokasi dengan lebar sekitar 5,5 meter," ungkapnya. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan proses pematangan lahan, sementara pembangunan fisik akan segera dimulai setelah tahapan tersebut selesai. Dody juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. “Program ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak agar pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Mahyeldi, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan masyarakat sekaligus menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di daerah. “Kita sangat mendukung program strategis ini. Pemerintah provinsi bersama kabupaten harus merespons cepat dan maksimal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, cita-cita Indonesia Emas 2045 insyaallah terwujud,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan lahan seluas 16 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut berasal dari hibah keluarga besar Bapak Doni Oskaria (COO Danantara) Ia meyakini proyek pembangunan tersebut berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat, karena tenaga kerja yang akan diprioritaskan terlibat dalam proses pembangunan adalah putra daerah.