Merajut Kembali Jala KPK yang Robek dari Dalam
Jakarta - Spektroom : Slogan integritas yang kerap digaungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadapi ujian moral yang teramat berat. Ketika publik menaruh harapan besar pada pundak lembaga antirasuah ini untuk membersihkan korupsi di tingkat daerah, sebuah tanya besar menyeruak ke permukaan: benarkah sistem pencegahan lembaga antikorupsi justru rentan bocor akibat ulah oknumnya sendiri?
Sinisme publik bukanlah tanpa alasan. Konstruksi hukum penegakan korupsi kerap kali terbelah menjadi dua klaster yang kontradiktif. Di satu sisi ada upaya keras memberantas pemerasan oleh pejabat daerah, namun di sisi lain, bayang-bayang keterlibatan oknum internal yang bermain dalam pusaran makelar kasus kerap kali mencoreng wajah lembaga.
Mengapa gaung integritas yang gencar dikampanyekan seolah mental? Benarkah regulasi pencegahan kini menghadapi tantangan berupa formalitas yang mudah diakali di lapangan ?
Simbiosis Mutualisme di Celah Hukum
Fenomena "makelar kasus" membuktikan bahwa seketat apa pun sistem "lubang jarum" yang dibangun, ia akan tetap rentan ditembus jika pengawasan moral di lapangan mandek. Ada tiga faktor utama mengapa sistem integritas ini menghadapi tantangan hebat :
Mentalitas 'Aji Mumpung' Pejabat
Program pencegahan seperti PAKU Integritas akan lumpuh jika keserakahan masih mendominasi mentalitas penyelenggara negara
Kolusi Terselubung
Praktik lancung kini bergeser menjadi lebih rapi, tertutup, dan memanfaatkan kedekatan jalur informasi internal.
Kompromi Penegak Hukum
Kehadiran oknum internal yang bertindak sebagai makelar kasus memfasilitasi pihak berperkara untuk mencari celah aman.
Modus Baru yang Semakin Rapi
Ironisnya, celah ini terus diuji di tengah upaya penguatan kelembagaan. KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebenarnya terus memperkuat kolaborasi tata kelola pemda. Namun di lapangan, modus korupsi terus berevolusi. KPK mengidentifikasi bahwa pengondisian proyek kini sudah dimulai sejak hulu :
Mendesain Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara tidak wajar. Menyusun spesifikasi pekerjaan secara spesifik agar hanya bisa dimenangkan oleh korporasi tertentu
Riwayat Kelam: Ketika Nakhoda dan Awak Tergulung Badai
Evaluasi internal kelembagaan KPK secara historis menunjukkan adanya tantangan integritas yang serius. Catatan kelam beberapa tahun terakhir melibatkan pegawai hingga jajaran pimpinan puncak yang tersandung kasus hukum serta pelanggaran etik berat :
Skandal Pungli Rutan KPK
Kasus pungutan liar di dalam rumah tahanan sendiri dengan nilai total mencapai miliaran rupiah yang berujung pada sanksi etik berat bagi puluhan pegawai.
Rekor Pelanggaran Etik Pegawai
Dinamika internal memperlihatkan ketegasan Dewan Pengawas (Dewas) dalam menjatuhkan sanksi etik kepada pegawai yang terbukti melanggar kode perilaku.
Krisis di Jajaran Pimpinan:
Krisis kepercayaan ini diperparah oleh rekam jejak beberapa mantan Ketua KPK terdahulu yang terjerat berbagai persoalan hukum, mulai dari Firli Bahuri, Abraham Samad, hingga Antasari Azhar dalam dinamika kasus mereka masing-masing pada masanya.
Menolak Mati Suri
Isu keterlibatan "orang dalam" selalu memicu kembali memori publik saat wacana pelemahan lembaga ini mencuat. Jika KPK ingin menjaga dan mengembalikan kepercayaan penuh masyarakat secara mutlak, pembersihan internal secara radikal dan konsisten harus menjadi harga mati.
Integritas tidak bisa ditegakkan hanya lewat konferensi pers atau penandatanganan pakta kesepahaman di atas kertas. Tanpa pengawasan moral yang ketat dan sanksi tanpa pandang bulu, lubang jarum antikorupsi akan selalu diintai oleh para pemburu rente.
