Mitigasi Dampak Bencana dan Nataru, TPID Kota Padang Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Mitigasi Dampak Bencana dan Nataru, TPID Kota Padang Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi
Rapat pengendalian inflasi jelang akhir tahun (Foto: BI Sumbar)

Spektroom - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) sebagai upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta pascabencana hidrometeorologi yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera Barat.

Pertemuan yang dihadiri Wakil Walikota Padang, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Bulog Sumatera Barat, BPS Kota Padang, Pertamina, BMKG, KADIN Kota Padang, serta OPD terkait, itu membahas perkembangan inflasi terkini, ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, dan sinergi untuk menjaga stabilitas harga. Berdasarkan rilis BPS, inflasi Kota Padang secara kumulatif hingga November 2025 sebesar 3,38% (ytd), berada di batas atas sasaran inflasi. Mencermati kondisi tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Abdul Majid Ikram mengatakan, pengendalian inflasi Kota Padang difokuskan pada ketersediaan dan stabilitas pasokan komoditas pangan. "Banjir bandang dan longsor telah menyebabkan kerusakan lahan dan terganggunya distribusi, sehingga harga cabai merah dan bawang merah meningkat cukup signifikan di Kota Padang. Namun sejalan dengan pemulihan jalur distribusi yang terus dilakukan, harga berbagai komoditas berangsur turun," ucapnya, Kamis (4/12/2025). BMKG memperkirakan kondisi cuaca ke depan cenderung lebih kondusif. Kondisi itu dapat mendukung pemulihan pasokan komoditas hortikultura. Berdasarkan data Bulog dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, stok beras dan komoditas pangan lainnya dalam kondisi mencukupi. Bantuan pangan juga terus mengalir ke masyarakat dengan proses distribusi yang terus diakselerasi. Pasokan tambahan juga telah disiapkan guna mengantisipasi potensi lonjakan permintaan.

Sementara itu, Pertamina menyatakan bahwa stok BBM dan LPG cukup aman, dengan mengutamakan penyaluran LPG ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan diintensifkan, termasuk melalui kerja sama dengan Bapanas untuk membantu mengendalikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pasokan cabai merah dari Jawa serta produksi dari sentra lokal, seperti Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar, diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. TPID Kota Padang dan seluruh stakeholders berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan Kota Padang, melalui berbagai langkah strategis, antara lain menjaga ketersediaan pasokan dan harga komoditas pangan serta membuka opsi penambahan pasokan dari provinsi lain.

Gerakan Pangan Murah (GPM) terus diintensifkan pada lokasi dan komoditas yang tepat sasaran serta publikasi berkala melalui papan reklame dan media massa. TPID Kota Padang juga terus berkoordinasi dengan Pertamina, Bulog, serta dinas terkait, untuk memastikan stok bahan pokok, BBM, dan LPG tetap aman dan terdistribusi merata. Melalui berbagai upaya tersebut, TPID Kota Padang optimis inflasi Kota Padang pada akhir tahun 2025 akan tetap terjaga dan berada dalam koridor sasaran 2,5% ± 1%.

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс