Momentum HUT 69 Kalteng, Forkopimda Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan Meski Anggaran Diefisiensi

Momentum HUT 69 Kalteng, Forkopimda Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan Meski Anggaran Diefisiensi
Suasana Talkshow narsum Gubernur Kalteng Agustiar, Kapolda Iwan Kurniawan, Pangdam Tambun Bungai Zainul Arifin dan Kabinda Moh. Nurwah berlangsung cukup cair Minggu malam.(Foto: MMC Kalteng)

Palangka Raya-Spektroom: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah dimanfaatkan Pemerintah Provinsi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui talkshow bertajuk “Sinergi Forkopimda Kalimantan Tengah” yang digelar di Palangka Raya, Minggu (24/5/2026) malam.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan efisiensi anggaran sebesar 34,71 persen tidak menghambat jalannya program strategis daerah. Menurutnya, pemangkasan dilakukan pada belanja yang dinilai kurang esensial agar anggaran lebih fokus menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Program KHBS tetap bisa diimplementasikan bahkan anggarannya masih surplus. Kami ingin memastikan anggaran benar-benar hadir di tengah harapan rakyat, dari pedalaman hingga perkotaan,” tegas Agustiar.

Gubernur menyebutkan melalui penajaman alokasi anggaran, sejumlah program strategis tetap berjalan, di antaranya Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), layanan kesehatan gratis berbasis KTP, hingga program pendidikan Satu Rumah Satu Sarjana.

Pada sektor pendidikan, Agustiar juga menyoroti keberhasilan Kalimantan Tengah meraih penghargaan National Governance Award 2026. Ia menyebut Pemprov terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui integrasi teknologi smart board dan jaringan internet untuk SMA sederajat hingga wilayah pelosok.

Dalam kesempatan itu, Agustiar turut menyinggung dukungannya terhadap pembangunan sumber daya manusia dengan menghibahkan lahan pribadi seluas 20 hektare untuk pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.

Pada momen itu, Kapolda Kalteng Iwan Kurniawan menegaskan kesiapan Polri mengawal seluruh program pemerintah agar berjalan aman dan tepat sasaran, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tugas kami memastikan situasi tetap kondusif sekaligus mengawal program agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.

Kapolda menyebut saat ini telah dibangun 28 dapur umum MBG di Kalimantan Tengah dan 16 di antaranya sudah beroperasi hingga wilayah 3T.

Dukungan serupa disampaikan Pangdam Tambun Bungai Zainul Arifin yang menyoroti keterlibatan TNI dalam pendataan penerima manfaat program pemerintah serta pengembangan Program Koperasi Merah Putih di 966 titik di Kalteng.

Adapun Kabinda Kalteng Muhammad Nurwah menekankan pentingnya deteksi dini dan penguatan sinergi intelijen untuk menangkal penyebaran hoaks yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

Melalui momentum HUT ke-69 Kalteng, jajaran Forkopimda menegaskan komitmen menjaga kolaborasi lintas sektor demi memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap optimal menuju Indonesia Emas 2045. (Polin-TRA)

Berita terkait

Pemkot Ambon Gandeng Kampus dan Mitra Internasional Kembangkan Inovasi Pengelolaan Sampah Plastik

Pemkot Ambon Gandeng Kampus dan Mitra Internasional Kembangkan Inovasi Pengelolaan Sampah Plastik

Ambon-Spektroom : Pemerintah Kota Ambon menggelar Kick-off Meeting dan Stakeholder Coordination Meeting, yang menandai dimulainya proyek penelitian bertajuk “Advancing an Equitable and Just Energy Transition in Ambon Through Community-Based Waste Innovation and Inclusive Education”. Kegiatan yang digelar Rabu (17/6/2026) di Ruang Rapat Vlissingen Balai Kota ini, merupakan wujud nyata

Eva Moenandar, Rafles
Fatrionaldi Soroti Besarnya SILPA APBD 2025, Dinilai Hambat Perputaran Ekonomi Daerah

Fatrionaldi Soroti Besarnya SILPA APBD 2025, Dinilai Hambat Perputaran Ekonomi Daerah

Sawahlunto–Spektroom : Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Fraksi PAN–PKB DPRD Kota Sawahlunto, Fatrionaldi, menilai tingginya SILPA menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah daerah sehingga berdampak terhadap laju pertumbuhan

Riswan Idris, Rafles