NTB Dorong Desa Berdaya, Mendes PDT Siap Jadikan Model Nasional Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Mataram-Spektroom : Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan strategi komprehensif pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB melalui program Desa Berdaya. Hal itu disampaikan Gubernur NTB dalam pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Program Desa Berdaya yang dikembangkan Pemerintah Provinsi NTB mendapat respons positif dari Menteri Desa. Ia menilai pendekatan berbasis orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan NTB berpotensi menjadi model nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Mendes Yandri Susanto.
Menurut Yandri, Kementerian Desa siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengakselerasi berbagai program pemberdayaan desa, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.
“Kita memiliki mitra sekitar 500 perusahaan nasional yang akan kita dorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan program Desa Berdaya dirancang sebagai strategi utama untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan.
Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan dengan pendekatan orkestrasi sehingga seluruh sumber daya pembangunan dapat bergerak bersama di tingkat desa.
“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa,” jelas Miq Iqbal.
Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai oleh pemerintah provinsi.
Untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup (close loop) yang mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional tersebut.
Gubernur NTB juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk menahan laju urbanisasi sekaligus menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota. Menurutnya, banyak negara maju menghadapi persoalan serius akibat urbanisasi yang tidak terkendali, di mana desa-desa kehilangan penduduk produktif. Karena itu pembangunan desa harus mampu menciptakan peluang ekonomi yang menarik bagi generasi muda. “Jika desa kuat, daerah akan kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial dapat kita selesaikan dari akarnya,” ujarnya.
