NTB Satu-satunya Provinsi Teken MoU Strategis dengan KKP
Jakarta-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatatkan langkah strategis di tingkat nasional. Melalui pendekatan komunikasi yang proaktif dengan pemerintah pusat, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai landasan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy).
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Momentum ini menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang bergerak cepat dalam menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan program strategis pemerintah pusat.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengatakan Pemerintah Provinsi NTB memilih membangun pola hubungan yang lebih aktif dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program turun dari pusat, tetapi harus mampu membangun komunikasi yang intensif, menyamakan visi, dan menghadirkan kolaborasi yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Miq Iqbal.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari arah baru tata kelola pemerintahan di NTB. Pengalaman Gubernur sebagai diplomat dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi antarlembaga, sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat lahirnya berbagai program pembangunan bagi NTB.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, diplomasi bukan semata membangun relasi, melainkan instrumen untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, dan menarik lebih banyak program strategis nasional agar dapat diimplementasikan di daerah secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dirancang untuk jangka waktu lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis. Program tersebut meliputi sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Kesepakatan ini juga akan memperkuat integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut. Dengan sinkronisasi tersebut, pembangunan sektor kelautan diharapkan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani nota kesepakatan strategis dengan KKP RI pada kesempatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun secara baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu mempercepat hadirnya kebijakan nasional di daerah. Bagi Pemerintah Provinsi NTB, setiap kerja sama harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya dokumen yang ditandatangani.
