Pantau Dua SPBU di Lampung, Putri Zulhas Minta Pemeriksaan QR Code Harus Dievaluasi
Lampung Selatan - Spektroom: Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menemukan sejumlah persoalan dalam penyaluran solar bersubsidi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di sejumlah SPBU, Jumat, 9 Oktober 2026.
Putri Zulkifli Hasan menilai Pelayanan di SPBU CoCo Pertamina Jln. Alamsyah Ratu Perwiranegara Natar Lampung Selatan, tidak efisien karena pengisian Solar 40 Liter Bisa Sampai 20 Menit, sehingga terjadi antrean panjang.
Dalam kunjungan kerja bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal tersebut, ditemukan proses pengisian solar untuk Truk dengan volume 40–45 liter yang seharusnya bisa selesai dalam waktu sekitar lima menit, tetapi dalam prakteknya masih memakan waktu 10–20 menit.
Salah satu penyebabnya diduga karena keterbatasan operator yang harus melayani beberapa kendaraan sekaligus, sehingga antrean menjadi lebih lama.
Putri pun menilai sistem pelayanan, termasuk pemeriksaan QR Code dan STNK, perlu dievaluasi agar proses pengisian BBM lebih efektif dan waktu tunggu konsumen dapat dipangkas.
Bahkan, ditemukan satu kendaraanbyang menyimpan tiga hingga empat tangkapan layar QR Code berbeda. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena berpotensi membuka celah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Putri mengatakan, sistem pelayanan di SPBU perlu segera dievaluasi agar antrean kendaraan tidak semakin panjang dan penyaluran solar benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, pengisian solar sebanyak 40 hingga 45 liter seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar lima menit apabila pelayanan berjalan efektif.
Namun, hasil pengujian langsung di dua SPBU menunjukkan waktu pelayanan jauh lebih lama.
"Tadi bahkan dites sendiri oleh saya dan Pak Gubernur. Kalau efektif dan efisien, proses pengisian untuk satu kendaraan tidak sampai lima menit untuk yang mengisi 40 liter. Untuk kendaraan 40 sampai 45 liter, itu sebetulnya lima menit. Tapi di dua SPBU yang kami datangi, ada yang 10 menit, ada juga yang 20 menit," kata Putri kepada sejumlah wartawan.
Menurut Putri, lamanya proses pelayanan tersebut salah satunya disebabkan oleh keterbatasan jumlah operator pada satu Stasiun pengisian. Dalam kondisi tertentu, satu operator harus melayani dua hingga empat kendaraan secara bergantian.
Akibatnya, operator harus berpindah dari satu Sisi ke sisi lainnya untuk melayani kendaraan yang mengantre. Pola kerja tersebut dinilai kurang efektif dan berdampak langsung terhadap waktu tunggu konsumen.
“Kenapa? Ternyata satu station, operatornya itu hanya satu. Padahal yang dilayani bisa dua sampai empat mobil sekaligus. Jadi operatornya bolak-balik kiri ke kanan kiri ke kanan. Tidak efektif, sehingga lama menunggunya,” jelasnya.
Putri menilai, pengelola SPBU perlu mengevaluasi pola operasional dan menyesuaikan penempatan petugas agar pelayanan dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengabaikan ketelitian dalam proses penyaluran BBM bersubsidi.
Selain menyoroti pelayanan di SPBU, Putri turut menyinggung kondisi kuota BBM bersubsidi yang telah terserap sekitar 80 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga akhir tahun, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Anak sulung Menko Pangan Zulkifli Hasan ini juga menyampaikan, bahwa penambahan kuota perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan dan kebijakan alokasi BBM bersubsidi secara nasional.
Putri mengatakan pengajuan penambahan kuota telah disampaikan. Namun, keputusan mengenai tambahan alokasi tetap memerlukan kajian dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan mengutamakan kebutuhan Nasional.(@Ng).
