Pasca Suspend Dapur SPPG Curahnongko Pengawasan Diperketat

Pasca Suspend Dapur SPPG Curahnongko Pengawasan Diperketat
Suasana monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPPG. (Foto Budi Spektroom)

Jember-Spektroom : Bupati Jember, Muhammad Fawait,S.E., MS.c meminta seluruh jajaran di tingkat kecamatan untuk aktif melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPPG. Pemerintah Kecamatan Tempurejo merespon cepat amanat Bupati Jember Muhammad Fawait dengan cara terus memperketat pengawasan pelaksanaan SPPG menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang melakukan suspend terhadap SPPG Curahnongko. Langkah ini menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan agar kejadian serupa tidak terulang. Camat Tempurejo, kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Najmul Huda, S.TTP., M.Si., menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat bersama Muspika dan didampingi Kepala UPTD Puskesmas Tempurejo untuk memastikan seluruh dapur SPPG di wilayahnya berjalan sesuai standar.

Suasana diskusi pasca monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPPG (Foto Budi Spektroom)

“Untuk Tempurejo sendiri terdapat lima dapur SPPG yang aktif. Dengan adanya kasus suspend SPPG Curahnongko oleh pemerintah pusat, pengawasan kami lakukan lebih ketat dan menyeluruh,” jelasnya. Muhammad Najmul Huda, S.TTP., M.Si., menjelaskan peninjauan perdana pengawasan SPPG di Kecamatan Tempurejo dimulai dari SPPG Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Dapur SPPG ini melayani sebanyak 2.899 penerima manfaat yang berasal dari 13 sekolah di wilayah Kecamatan Tempurejo, kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam peninjauan tersebut, Camat memastikan bahwa menu yang disiapkan memenuhi standar gizi, layak konsumsi, serta sesuai dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan. Mengingat jumlah penerima yang cukup besar, pengawasan dilakukan secara detail agar pelayanan kepada ribuan siswa dari 13 sekolah tersebut berjalan optimal. Pengawasan difokuskan pada kualitas bahan makanan, proses pengolahan, standar kebersihan dapur, pemenuhan gizi sesuai ketentuan, hingga mekanisme distribusi agar makanan tetap layak konsumsi saat diterima oleh sasaran, mulai dari siswa SD, SMP, SMK, hingga kelompok B3 (Bumil (Ibu Hamil), Busui (Ibu Menyusui), dan Balita non-PAUD). “Dengan pengawasan yang diperketat, Pemerintah Kecamatan Tempurejo berharap pelayanan SPPG di lima dapur yang ada dapat berjalan lebih maksimal, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima,” pungkasnya. (Budi S)

Berita terkait

Diduga Libatkan Oknum BGN Lama, Sudaryono Serahkan Kasus 414 Rekening Fiktif MBG Rp311,2 Miliar ke Penegak Hukum

Diduga Libatkan Oknum BGN Lama, Sudaryono Serahkan Kasus 414 Rekening Fiktif MBG Rp311,2 Miliar ke Penegak Hukum

Jakarta–Spektroom : Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap dugaan adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Gizi Nasional periode sebelumnya dalam kasus penyaluran dana ke ratusan rekening bermasalah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan tersebut muncul setelah BGN menemukan 414 rekening fiktif dan rekening ganda dalam proses verifikasi nasional terhadap

Rafles
Gubernur Maluku  Berikan Santunan bagi Korban Bentrok Matraman, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Tidak Mudah Terprovokasi

Gubernur Maluku Berikan Santunan bagi Korban Bentrok Matraman, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Tidak Mudah Terprovokasi

Jakarta-Spektroom : Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Maluku terhadap masyarakat Maluku di perantauan, khususnya yang berada di Jakarta, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyalurkan santunan kepada korban bentrok yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis 30 Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan melalui Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra

Eva Moenandar, Rafles
Kemenkop Komitmen Jaga Integritas dan Anti Korupsi Guna Sukseskan KDKMP

Kemenkop Komitmen Jaga Integritas dan Anti Korupsi Guna Sukseskan KDKMP

Jakarta – Spektroom : Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan menghindari segala bentuk dan praktik korupsi. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Anti Korupsi Kementerian Koperasi

Nurana Diah Dhayanti
ссс