Pegiat Anti Korupsi Djusman AR Soroti Maraknya Korupsi di Kampus, Tekankan Pentingnya Keteladanan
Makassar-Spektroom : Maraknya kasus korupsi yang menyeret sejumlah pimpinan perguruan tinggi di Indonesia mendapat perhatian serius dari Pegiat Anti Korupsi, Djusman AR. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Rektor dan sejumlah pihak terjaring OTT KPK terkait dugaan korupsi dan pemerasan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Juga, mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) I Nyoman Gde Antara dalam dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
Hingga, Mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Fasichul Lisan terkait proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, hingga rektor Universitas Mitra Karya (Umika) Bekasi yang terseret kasus dugaan korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP), Menteri Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Menanggapi fenomena tersebut, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar Djusman AR mengaku prihatin atas kondisi yang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Menurutnya, pimpinan perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek akademik, tetapi juga harus menjadi teladan dalam membangun moral, etika, kejujuran, dan integritas.
Ia juga menyinggung sejumlah persoalan yang pernah mencuat di lingkungan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) sebagai bagian dari refleksi agar kampus semakin memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh sivitas akademika.
"Kalau kita menengok ke belakang, ada beberapa kampus yang pernah terjadi. Rektorat atau pimpinan perguruan tinggi bukan hanya penanggung jawab akademik, tetapi juga pilar moral dan etika yang harus memberi contoh, bersikap jujur, adil, bersih, dan tidak korupsi," ujar Djusman,kepada Media di Makassar, Minggu (23/8/2026).
Ia menilai maraknya kasus korupsi di lingkungan kampus menunjukkan adanya kemerosotan moral yang perlu segera dibenahi.
Djusman menegaskan, langkah utama yang harus dilakukan pimpinan perguruan tinggi adalah memiliki kesadaran diri dan memberikan keteladanan kepada mahasiswa maupun dosen.
"Makanya, kadang saya berpikir, luar biasa buruknya semua orang ini, celaka kampus kita. Hilang sikap keteladanan, yang ada justru korupsi. Ini menunjukkan keterpurukan moral. Budaya akademik sepertinya telah bergeser ke budaya serakah dan korup," ujarnya.
Menurutnya, setiap kebijakan dan tindakan harus mengedepankan prinsip demokratis dan akuntabel serta melibatkan seluruh unsur kampus.
"Yang harus dilakukan agar pimpinan kampus tidak mengikuti jejak langkah rekan-rekan rektor lainnya, pertama-tama adalah harus sadar diri. Yang kedua, selalu memberikan teladan publik, baik teladan kepada mahasiswa-mahasiswanya maupun kawan-kawan dosen," jelasnya.
"Saya bisa sebutkan, dalam konteks ini saya sarankan senantiasa berpikir atau berprilaku sederhana. Jangan kemudian mengedepankan sikap yang seolah-olah merasa sangat terpelajar, tetapi tindakan sebaliknya. Apalagi kalau tindakan itu merugikan negara. Ini yang kadang-kadang mendorong atau menjadi pemicu berlanjutnya praktik-praktik seperti itu," tambahnya.
Ia juga mengapresiasi berbagai kegiatan bertema antikorupsi yang digelar di perguruan tinggi sebagai upaya membangun budaya integritas sejak dini.
Namun, ia mengingatkan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan diwujudkan dalam perilaku para pemimpinnya.
"Sekali lagi saya katakan, dari saya pribadi, di mana saja suara-suara atau masukan disampaikan, saya selalu tekankan: manakala ada kampus menggelar kegiatan yang bertemakan antikorupsi, saya apresiasi. Dengan adanya niat mendorong mahasiswanya menggelar kegiatan antikorupsi, setidaknya ada niat baik untuk tidak korupsi," ujarnya.
Di akhir keterangannya, Djusman menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian dalam mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.
"Kalau KPK turun tangan, itu memang sudah menjadi ranahnya. Pada prinsipnya, bukan hanya KPK, kita dukung semua penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, baik Kejaksaan maupun Kepolisian," tutupnya.
