Trending

Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Maluku Utara Dikebut Penyelesaiannya

Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Maluku Utara Dikebut  Penyelesaiannya
Menteri PU (kiri) saat meninjau pembangunan Gedung BPKP Maluku Utara ( foto: birkom pu)

Spektroom - Untuk mendukung berjalannya aktivitas pemerintahan, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara di Sofifi seluas 6.259 M2 (3 Lantai).

Saat meninjau proyek tersebut ,Sabtu (30/8/2025) Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan agar proyek dapat selesai tepat waktu dan dapat segera dimanfaatkan. Proyek yang telah dimulai September 2024, saat ini memiliki progres fisik 79,27%, dan diharapkan akan segera selesai akhir tahun 2025.

Proyek ini merupakan pembangunan lanjutan, dimana sebelumnya telah dilaksanakan pembangunan tahap-I oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2021.

Menteri PU menegaskan agar pembangunan BPKP dapat berjalan lancar dan tepat waktu ( foto: birkom pu)

Pada tahapan pembangunan tahun 2021, telah dilaksanakan pekerjaan sub-structure yang meliputi konstruksi beton bertulang yang terdiri dari Pondasi tiang, pier, sloof, dan kolom lantai dasar. Untuk itu akan dilanjutkan dengan tahapan pembangunan tahun 2024 dalam rangka penyelesaian konstruksi bangunan secara keseluruhan.

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Provinsi Maluku Utara Ditjen Cipta Karya, Sahdin menjelaskan bahwa Proyek APBN dengan Nilai Kontrak 64 Milyar terdiri dari Pekerjaan Bangunan Struktur, Pekerjaan Tanggan Ramp dalam dan Fasilitas Penunjang Pekerjaan Struktur. Selain itu terdapat Pekerjaan Arsitektural mulai dari atap sampai dengan pagar keliling hingga Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal. Adapun proyek dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Maluku Utara,

Dengan selesainya pembangunan Gedung Kantor Perwakilan tersebut, Kementerian PU berharap dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas kantor Perwakilan BPKP, sekaligus menjadi bagian dari upaya pembanguan khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno