Pembangunan SPPG Dipercepat Kementerian PU Dukung Program MBG

Pembangunan SPPG Dipercepat  Kementerian PU Dukung Program MBG
Menteri PU saat sambutan usai Penandatanganan SKB pembangunan SPPG untuk program MBG ( foto: birkom pu)

Spektroom  – Pembangunan  SPPG dipercepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).  Hal tersebut merupakan dukungan Kementerian PU untuk  mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian PU, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (18/09/2025)  di Gedung BGN, Jakarta.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan,  Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi bagian penting strategi pembangunan nasional. Program ini sejalan dengan sasaran PU608 untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Program MBG adalah untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” ujar Menteri Dody.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU bersama BGN telah menyiapkan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Prototipe SPPG telah ditetapkan melalui Kepmen PU Nomor 628 Tahun 2025 sebagai pedoman nasional. Saat ini, tiga unit percontohan telah dibangun di Jambi, Banjar, dan Kebumen,

Kepala BGN menyerahkan Plakat penghargaan kepada Menteri PU dan Mendagri ( foto: birkom PU)

Pada 13 Agustus–2 September 2025, tercatat 1.314 lokasi potensial. Dari 801 lokasi memenuhi syarat dan setelah proses verifikasi, 483 lokasi ditetapkan siap bangun. “Dari total 483 lokasi tersebut, Kementerian PU akan menangani 264 titik lokasi di Indonesia termasuk 11 lokasi diperbatasan" kata Dody

“Fokus percepatan pembangunan diarahkan pada wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut,” tambah Menteri Dody.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyampaikan, “kehadiran Kemendagri dan Kementerian PU sangat penting untuk memenuhi target Pemerintah." kata Dadan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menegaskan untuk kelancaran program MBG. “Sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian PU membangun dan Kemendagri akan menyiapkan lahannya. Kami siap untuk bekerja sama. Semoga MoU ini menjadi awal langkah kita agar program MBG berjalan lancar dan dapat menjangkau target sesuai harapan bersama." kata Tito

Berita terkait

Menteri Ara  Usulkan Adanya Satgas  Perumahan Untuk Tangani Tanah Negara yang Dikuasai  Secara Ilegal

Menteri Ara  Usulkan Adanya Satgas  Perumahan Untuk Tangani Tanah Negara yang Dikuasai  Secara Ilegal

Jakarta, Spektroom : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap pembangunan rumah rakyat masih terkendala persoalan lahan negara. Ia menilai, banyak tanah negara strategis yang dikuasai pihak ketiga. "Tanah-tanah negara yang strategis, cukup banyak yang dikuasai oleh pihak ketiga," ungkap Maruarar saat rapat evaluasi kinerja dan

Nurana Diah Dhayanti
Provinsi Lampung Telah Miliki Satu Data Daerah Yang Terintegrasi Dengan Portal PELITA Kemendagri

Provinsi Lampung Telah Miliki Satu Data Daerah Yang Terintegrasi Dengan Portal PELITA Kemendagri

Jakarta - Spektroom: Kementrian Dalam Negri bersama Kementerian Sosial menggelar Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negri (SDPDN) bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026, berlangsung secara daring dan luring diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikutinya secara daring dari ruang kerjanya. Sekretaris Daerah

Anggoro AP
Pemkab Lumajang Waspadai Perkembangan Penyakit Pernapasan

Pemkab Lumajang Waspadai Perkembangan Penyakit Pernapasan

Lumajang-Spektroom : Perkembangan penyakit pernapasan masyarakat di kabupaten Lumajang terus dipantau agar perubahan kondisi kesehatan masyarakat dapat diketahui lebih awal dan pelayanan kesehatan dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ditemukan di lapangan. Pemantauan dilakukan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terhadap sejumlah penyakit pernapasan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan

Julianto
ссс