Pemko Palangka Raya Gandeng Kejaksaan Awasi Distribusi Sembako dan LPG Bersubsidi
Palangka Raya-Spektroom: Transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan operasi pasar tahun ini. Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak, distribusi paket sembako dan LPG 3 kilogram bersubsidi dikawal langsung oleh pihak kejaksaan sebagai mitra pengawas dalam pelaksanaannya.
Plt Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Samsul Rizal mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketepatan sasaran sekaligus memastikan seluruh proses distribusi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menggandeng jajaran Kejaksaan Negeri untuk melakukan pendampingan langsung. Sinergi ini berfungsi sebagai pengawas formal guna memastikan seluruh aspek regulasi terpenuhi, serta mengantisipasi adanya praktik penyimpangan agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya, Rabu (10/6/2026).
Menurut Samsul, operasi pasar yang digelar pemerintah kota merupakan salah satu bentuk intervensi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah dinamika harga kebutuhan sehari-hari. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan komoditas penting tetap terjangkau.
Dalam pelaksanaannya, Pemko Palangka Raya menyiapkan sebanyak 4.935 paket sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat di delapan kelurahan. Paket tersebut berisi beras premium 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng isi ulang 2 liter yang dapat ditebus masyarakat dengan harga Rp100.000 per paket.
Selain komoditas pangan, pemerintah juga melakukan intervensi pada sektor energi rumah tangga melalui penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi. Sebanyak 800 tabung gas disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tingkat konsumen.
Samsul menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 600 tabung dialokasikan melalui pola distribusi langsung ke empat kelurahan, sedangkan 200 tabung lainnya ditempatkan pada pasar penyeimbang guna mengantisipasi kelangkaan dan menekan gejolak harga di pasaran.
Ia menegaskan, seluruh tabung LPG subsidi yang disalurkan dalam kegiatan tersebut dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp22.000 per tabung.
Karena itu, pihaknya tidak mentoleransi adanya pungutan tambahan maupun praktik penjualan di atas harga yang telah ditentukan. Pengawasan yang melibatkan kejaksaan diharapkan mampu memberikan kepastian bahwa seluruh bantuan tersalurkan secara tertib, transparan, dan sesuai peruntukannya.
Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap program operasi pasar tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola distribusi bantuan yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan warga.
