Pemprov Lampung Gelar Rakortek Program Kerja Sama Pemerintah Daerah, Untuk Tingkatkan Layanan Publik
#Repost biroadpim.lampungprov.go.id
Bandarlampung – Spektroom: Pemerintah Provinsi Lampung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan fiskal daerah, peningkatan pelayanan publik, dan pengamanan aset daerah di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/7/2026).
Rakortek tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah yang sebelumnya dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini diikuti para sekretaris daerah, inspektur, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Pada kesempatan itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, berharap rapat teknis tersebut menjadi momentum untuk segera mengeksekusi program yang telah disepakati.
Edi menegaskan bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada hari yang sama sengaja dirancang agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menghasilkan langkah nyata yang dapat langsung dijalankan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian ATR/BPN.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya sinergi antara sekretaris daerah dan jajaran kantor pertanahan sebagai pihak yang memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan di daerah.
Selain itu, perlunya pembaruan data secara berkala melalui inventarisasi aset dan kondisi pertanahan.
“Pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Kepentingan masyarakat harus selalu didahulukan dalam setiap pelaksanaan program,” tegasnya.
Sementara diforum yang sama, Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN RI, Tri Wibisono, mengingatkan pemerintah daerah agar mengantisipasi berbagai risiko dalam pelaksanaan program, mulai dari aspek perencanaan, kualitas data, kelembagaan, anggaran, integritas, regulasi, hingga pengawasan.
Wibisono menegaskan pelaksanaan program akan dikawal secara kolaboratif oleh KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, dan Inspektorat Daerah guna memastikan seluruh tahapan berjalan akuntabel, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan keberhasilan implementasi sembilan program strategis tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Marindo minta, seluruh sekretaris daerah beserta perangkat daerah terkait mengawal secara serius pelaksanaan program yang telah menjadi komitmen bersama para kepala daerah di Provinsi Lampung.
"Ayo kita sama-sama berkolaborasi, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, untuk benar-benar serius mengawal sembilan program kerja sama ini sebagaimana telah menjadi komitmen bersama yang ditandatangani oleh para kepala daerah," ujar Marindo.
Marindo juga optimistis kolaborasi tersebut akan menghasilkan capaian nyata pada akhir tahun, baik dalam penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun pengamanan aset pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung bersama KPK, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah kabupaten/kota berkomitmen mempercepat implementasi sembilan program strategis sebagai upaya memperkuat fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.(@Ng).
