Trending

Pemprov Lampung Komitmen Dukung Program Strategis Kementerian PPPA

Pemprov Lampung Komitmen Dukung  Program Strategis  Kementerian PPPA
Penandatanganan Komitmen Bersama oleh Menteri PPPA, Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA dan Wagub Lampung (Foto Diskominfotik Lampung)

Spektroom - Bupati Tulang Bawang Barat Ir. Novriwan Jaya, S.P diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Perana Putra, S.H.,M.H., Menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Bupati Wakil Bupati se Provinsi Lampung untuk Laksanakan dan Mengimplementasikan Pengarustamaan Gender (PUG), Perencanaan Anggaran Responsif (PPRG), Mewujudkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui Desa TAPIS Provinsi Lampung dan Peningkatan Capaian Provinsi/ Kabupaten/ Kota Layak Anak Tahun 2025 – 2030.

Perana Putra - Pj Sekdakab Tubaba (Foto Diskominfo Tubaba)

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/09/2025), dengan penandatanganan dilakukan oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Ratna Susianawati, serta seluruh kepala daerah atau perwakilannya.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kehadiran Menteri PPPA di Lampung menjadi motivasi untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.

Jihan Nurlela - Wakil Gubernur Lampung (Foto Diskominfotik Lampung)

"Provinsi Lampung berkomitmen penuh untuk mendukung berbagai program strategis yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA. Melalui Dinas PPPA kemudian Provinsi Lampung serta bupati walikota di Provinsi Lampung serta dukungan lintas sektor," ucapnya

Wagub juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki beberapa agenda utama yang akan terus disinergikan, kolaborasikan dan jalankan bersama antara lain, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Provinsi Layak Anak (PROVILA).

Selanjutnya mengimplementasikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui Program Desa Tapis yaitu Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas, yang merupakan desa binaan kolaborasi antara TP PKK Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan elemen masyarakat.

Wagub dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menaruh perhatian serius pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini dilandasi bahwa menurut data Aplikasi Simfoni Kementerian PPPA, lima tahun terakhir Lampung mengalami tren kenaikan kasus kekerasan.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi, menyampaikan apresiasi atas komitmen Lampung dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

"Kami ingin sekali bersinergi, berkolaborasi apa yang bisa kita lakukan bersama di Ruang Bersama Indonesia ini untuk menguatkan masyarakat kita untuk menjadi desa-desa yang ideal" ujar Arifah Fauzan.

Dirinya juga berharap kerjasama Kemen PPPA dengan Pemerintah Provinsi Lampung dapat bermanfaat dan memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan dan anak.

"Mudah-mudahan ini sebagai upaya kita untuk memberikan solusi dan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi kita bisa lebih diperkuat lagi" harapnya. (@Ng).

Berita terkait

Jihan Nurlela Terima Penghargaan Tokoh Muda Di Bidang Kewirausahaan, JCI Batavia X SMESCO UMKM Business Summit 2026

Jihan Nurlela Terima Penghargaan Tokoh Muda Di Bidang Kewirausahaan, JCI Batavia X SMESCO UMKM Business Summit 2026

Jakarta - Spektroom: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya membangun ekosistem usaha yang mampu mempersiapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lampung untuk menembus pasar global. Selain meningkatkan kualitas produk, UMKM perlu memiliki pola pikir global, akses pasar, pembiayaan, pemenuhan standar, serta kapasitas produksi yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan ekspor

Anggoro AP
Bedah Ranperda Keolahragaan Sumbar, 118 Pasal Disiapkan untuk Lindungi Insan Olahraga

Bedah Ranperda Keolahragaan Sumbar, 118 Pasal Disiapkan untuk Lindungi Insan Olahraga

Padang-Spektroom : Sebanyak 118 pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Sumatera Barat mulai dikaji secara terperinci oleh Komisi V DPRD Sumbar bersama mitra kerja. Pembahasan diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pembinaan olahraga di daerah. Pembahasan berlangsung alot melalui rapat kerja di Ruang

Rafles