Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing menyusul Flyer Palsu Penculikan Anak

Pengalaman serupa pernah terjadi di sejumlah daerah, di mana seseorang diteriaki penculik lalu dikejar, dianiaya massa, bahkan sampai dibakar hanya karena isu yang tidak jelas kebenarannya.

Pemprov NTB Minta Warga Jangan Terpancing menyusul Flyer Palsu Penculikan Anak
Flyer palsu Waspada Penculikan Anak, kenali Modusnya dan jaga Anak kita(foto Diskominpotik ntb)

Mataram-Spektroom : Flyer tentang isu penculikan anak yang beredar di media sosial belakangan ini adalah hoaks dan bukan berasal dari Pemerintah Provinsi NTB.

Pemprov NTB melalui Kepala Dinas Kominfotik Ahsanul Khalik meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

“Kami mengimbau masyarakat jangan mudah percaya dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Jangan sampai isu seperti ini memicu kepanikan atau tindakan yang tidak kita inginkan,” tegasnya di Mataram Selasa (19/5/2026)

Ia mengingatkan, pengalaman serupa pernah terjadi di sejumlah daerah, di mana seseorang diteriaki penculik lalu dikejar, dianiaya massa, bahkan sampai dibakar hanya karena isu yang tidak jelas kebenarannya.

“Hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi di NTB. Karena itu masyarakat harus bijak, tenang, dan mengedepankan tabayun atau klarifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, flyer tersebut dipastikan bukan produk resmi Pemprov NTB. Hal itu terlihat dari penggunaan logo Pemerintah Provinsi NTB yang tidak sesuai standar resmi.

“Saya sendiri menerima flyer itu dari seorang teman yang bertanya apakah benar berasal dari Pemprov NTB, dan sudah saya pastikan itu bukan,” katanya.

Pemprov NTB berharap aparat kepolisian dapat menelusuri pihak yang membuat dan menyebarkan flyer tersebut agar tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya demi menjaga keamanan, ketertiban, dan suasana yang kondusif di daerah.

Berita terkait

Pemkot Ambon Gandeng Ombudsman RI, Perkuat Reformasi Pelayanan Publik dan Percepat Penanganan Aduan

Pemkot Ambon Gandeng Ombudsman RI, Perkuat Reformasi Pelayanan Publik dan Percepat Penanganan Aduan

Jakarta-Spektroom: Pemerintah Kota Ambon resmi memperkuat komitmen reformasi birokrasi dengan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik bersama Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Senin (6/7/2026). Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bodewin M. Wattimena di Kantor Ombudsman RI sebagai bentuk komitmen Pemkot Ambon dalam menghadirkan

Eva Moenandar, Buang Supeno