Pemprov NTB Perkuat Inklusi Sosial Lewat Tembang Pugis
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat komitmennya dalam pembangunan yang berkeadilan melalui kegiatan Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (Tembang Pugis) Tahun 2026 yang digelar di Mataram, Selasa (7/4/2026).
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berdampak nyata bagi kelompok rentan. Ia menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih membelenggu masyarakat, mulai dari pernikahan anak, akses pendidikan dan ekonomi, hingga perlindungan bagi pekerja migran.
“Banyak anak perempuan terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, lalu berujung pada pernikahan dini. Ini adalah siklus yang harus kita hentikan bersama,” ujarnya.
Selain itu, Hj. Sinta menyoroti kondisi penyandang disabilitas yang masih menghadapi hambatan akses di fasilitas publik dan minimnya peluang kerja sektor formal. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya juga menjadi perhatian serius, terutama terkait literasi keuangan dan akses layanan kesehatan untuk mencegah stunting.
Ia mendorong seluruh OPD menghapus ego sektoral dan memperkuat sinkronisasi program lintas sektor. Menurutnya, karakter masyarakat Lombok dan Sumbawa yang berbeda membutuhkan intervensi pembangunan yang lebih kontekstual.
“Prinsip No One Left Behind tidak boleh berhenti sebagai slogan. Harus ada gerakan nyata, realistis, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Kepala Bappeda NTB melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, H. Heri Agustiadi, mengungkapkan bahwa pendekatan Tembang Pugis terus membuahkan hasil konkret. Ia menyebutkan bahwa 14 usulan kelompok rentan berhasil diakomodasi dalam APBD dengan total pagu anggaran lebih dari Rp166 miliar.
“Tembang mencerminkan suara dari pinggiran yang harus didengar. Sementara Pugis menggambarkan anyaman nilai lokal NTB yang menyatukan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Lead Program SKALA, Anja Kusuma, mengapresiasi konsistensi Pemprov NTB yang dinilai sebagai salah satu daerah terbaik dalam mengintegrasikan suara kelompok rentan ke dalam perencanaan pembangunan. Ia menekankan pentingnya spending better melalui pemanfaatan data Regsosek agar setiap rupiah anggaran tepat sasaran.
Kegiatan Tembang Pugis 2026 melibatkan kelompok perempuan, disabilitas, anak, dan buruh migran dalam Focus Group Discussion (FGD). Hasil rumusan dari kelompok rentan tersebut akan dituangkan dalam berita acara resmi sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.
