Pengamat UNS : Menonaktifkan Anggota DPR Belum Berpihak Kepentingan Publik

Pengamat UNS : Menonaktifkan Anggota DPR Belum Berpihak Kepentingan Publik
Tanggapan Pengamat Politik UNS Agus Riwanto berkait menonaktifkan sejumlah Anggota DPR, buntut aksi massa ( Rabu, 03/09/2025, Dan)

Spektroom - Reaksi cepat dengan menonaktifkan sejumlah anggota DPR buntut aksi massa yang meluas dinilai sebagai langkah tepat, tetapi belum cukup berpihak kepada kepentingan publik.

Diminta tanggapan ( Rabu, 03/09/2025) berkait penonaktifan anggota DPR, Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto, menegaskan perubahan mendasar harus dilakukan di level institusi DPR agar benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar individu atau partai. Agar penonaktifan anggota dewan yang merupakan respons positif dari partai itu, tidak memunculkan pertanyaan apakah akan diikuti dengan pergantian antarwaktu (PAW) atau tidak.

Untuk itu menurut agus, DPR juga perlu memberi penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat apakah hanya dinonaktifkan sementara atau diganti dengan anggota baru melalui mekanisme resmi.

" Sepenjang mereka bisa memperbaiki diri, kemudian mengubah diri dan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran yang penting bukan mengundurkan diri itu, tapi melakukan perubahan signifikan sehingga bisa memulihkan harapan masyarakat terhadap fungsi DPR " Ungkap Agus

Di sisi lain Terkait aksi massa yang berujung anarkis, seperti penjarahan rumah anggota DPR, Agus menilai tidak lagi sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga perlu tindakan tegas aparat, termasuk langkah cepat dari pemerintah .

Sedang Presiden Prabowo bersikap dengan memanggil pimpinan partai politik dan organisasi masyarakat untuk berdialog menanggapi situasi terkini, merupakan langkah positip yg harus didukung, termasuk hasil dialog harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar kepercayaan publik kembali pulih.


" Mungkin akan lebih substantif lagi bentuknya supaya bisa memuaskan masyarakat terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat " Tegas Agus


Diakhir pendapatnya agus berharap dengan reaksi cepat yang dilakukan pemerintah dan pimpinan partai serta organisasi masyarakat situasi semakin kondusif ,selain aksi yang berbuntut anarkis juga menjadi pelajaran bersama guna melakukan perubahan positip yang segnifikan dengan mengedepankan kepentingan bangsa ( Dan)

Berita terkait

Dua Perusahaan Bersatu Hadang Karhutla di Ketapang, Sekat Bakar Dibangun di Perbatasan Konsesi

Dua Perusahaan Bersatu Hadang Karhutla di Ketapang, Sekat Bakar Dibangun di Perbatasan Konsesi

Ketapang - Spektroom : Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di tengah musim kemarau mendorong PT Mayawana Persada dan PT Jalin Vaneo memperkuat langkah pencegahan secara bersama-sama. Kedua perusahaan pemegang konsesi hutan tersebut membangun sekat bakar atau firebreak di kawasan perbatasan konsesi, Selasa (15/9/2026)

Apolonius Welly, Buang Supeno
7 Fraksi DPRD Kalteng Desak RAPBD 2027 Tak Sekadar Jadi Angka di Atas Kertas

7 Fraksi DPRD Kalteng Desak RAPBD 2027 Tak Sekadar Jadi Angka di Atas Kertas

Palangka Raya-Spektroom: Tujuh fraksi DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar RAPBD 2027 tidak berhenti sebagai deretan angka dalam dokumen anggaran. Mereka menuntut setiap rupiah anggaran memiliki sasaran yang jelas dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Pandangan itu disampaikan tujuh fraksi DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa

Polin, Buang Supeno
ссс