Trending

Pengprov PBFI Maluku Utara Lantik Enam Pengurus Kabupaten/Kota

Pengprov PBFI Maluku Utara Lantik Enam Pengurus Kabupaten/Kota
Pelantikan Enam Pengurus FBSI Kabupaten Kota du Maluku Utara (Foto:Spektroom/Humas KONI)

Ternate-Spektroom : Pengurus Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI) enam kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara masa bakti 2026 - 2030 dilantik. Pelantikan berlangsung di Kantor Camat Ternate Utara, Kota Ternate, Sabtu (26/9/2026).

Ketua Umum KONI Maluku Utara diwakili Wakil Ketua, Zibang Iskandar Alam menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan, KONI Malut berkomitmen menjadi rumah besar yang siap mendukung penuh program-program PBFI.

"Pesan dari Ketua Umum KONI Maluku Utara, Bapak Sarbin Sehe, mari kita solidkan barisan untuk mengukir prestasi bersama demi mewujudkan Maluku Utara yang sehat, bugar, dan berprestasi," ujar Zibang. Ia juga mengajak seluruh elemen terkait untuk bersinergi membangun olahraga binaraga dan fitnes di Maluku Utara.

Pada kesempatan itu perwakilan pengurus PBFI Maluku Utara, Ritno, menyatakan pelantikan ini menjadi momentum awal pengabdian untuk memajukan olahraga fitnes di daerah. Ia berharap pengurus baru dapat aktif bekerja sama dengan KONI dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota secara profesional.

Ritno juga menyampaikan agenda terdekat PBFI Malut, yakni persiapan mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Manado pada tanggal 12 Oktober 2026 mendatang.

"Kabupaten dan kota yang ingin berpartisipasi dalam Kejurnas silakan mempersiapkan atletnya. Sebelumnya, atlet PBFI Maluku Utara bahkan sudah berhasil menembus ajang internasional di Bangkok," ungkap Ritno. Ia mengimbau seluruh pengurus untuk menepis perbedaan dan memperkuat persatuan demi kemajuan organisasi.

Kepada Spektroom usai pelantikan, Ritno menegaskan bahwa seleksi atlet menuju Kejurnas Manado dilakukan secara objektif berdasarkan kualitas terbaik. Guna memaksimalkan pengembangan atlet, ia berharap adanya dukungan anggaran dari KONI maupun pemerintah daerah.

"Kami akan bekerja dan berjalan sesuai dengan Juknis yang diajukan dalam melakukan seleksi atlit," tutupnya.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno