Penguatan Ruang Fiskal Daerah dan Akselerasi Pembiayaan UMKM Dorong Kemajuan Ekonomi Kalsel

Penguatan Ruang Fiskal Daerah dan Akselerasi Pembiayaan UMKM Dorong Kemajuan Ekonomi Kalsel
Kegiatan pelaporan capaian impresif pada indikator ekonomi dan fiskal regional.(Foto Humas Kanwil DJPb Kalsel)

Banjarmasin–Spektroom : Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan kembali melaporkan capaian impresif pada indikator ekonomi dan fiskal regional.

Kegiatan dilaksanakan di Aula DJPb Kalsel, Kamis siang (25/6/2026) dan dihadiri oleh Catur Ariyanto Widodo (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan); Suaidy (Plh. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan); Panca Irvan Sujianto (Kepala Bidang Piutang Negara, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan 5); dan Rimedi Tarigan (Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah).

Kegiatan pelaporan capaian impresif pada indikator ekonomi dan fiskal regional.(Foto Humas Kanwil DJPb Kalsel)

Catur Ariyanto Widodo selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, performa positif yang tercatat sepanjang Triwulan I berhasil dipertahankan dan terus berlanjut hingga Mei 2026. Lewat pertumbuhan ekonomi yang solid serta penyaluran anggaran yang kian efektif, Kalimantan Selatan mampu menjaga momentum pertumbuhan ditengah dinamika perekonomian nasional.

"Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sukses mencapai 5,67% (yoy) pada Triwulan I 2026 (atau 5,67% c-to-c). Dari sisi pengelolaan fiskal hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Negara telah mencapai sebesar Rp11,92 triliun (Rp11.922,37 miliar) atau 39,79% dari pagu," kata Catur.

Catur menyebutkan, porsi terbesar dari serapan tersebut masih dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp8,33 triliun (Rp8.328,26 miliar). Selain itu, konsolidasi kinerja APBD pada periode ini juga
mencatatkan surplus sebesar Rp984,86 miliar, yang menandakan masih adanya ruang fiskal yang sehat untuk terus mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.

Perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan resiliensi yang solid memasuki pertengahan kuartal II 2026. Neraca Perdagangan Kalsel pada Mei 2026 mencatatkan surplus sebesar US$922,44 juta. Surplus ini mengalami pertumbuhan positif sebesayr 6,19% (yoy) dan 14,45% (mtm). Kinerja perdagangan luar negeri yang impresif ini ditopang oleh nilai ekspor pada Mei 2026 yang mencapai US$1.108,56 juta atau tumbuh 7,7% (yoy). Peningkatan nilai ekspor tersebut
utamanya disebabkan oleh peningkatan volume ekspor komoditas batubara yang menjadi penopang utama ekspor Kalsel dengan kontribusi mencapai lebih dari 50%.

Menurut Catur, nilai impor juga
mengalami peningkatan sebesar 16,1% (yoy) menjadi US$186,12 juta. Kenaikan dari sisi impor ini
disebabkan oleh naiknya nilai impor komoditas terbesar di Kalsel yaitu minyak petroleum.

"Dari sisi pergerakan harga, Kalimantan Selatan mengalami inflasi pada Mei 2026 sebesar 4,22% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,98. Angka ini berada di atas level inflasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 3,08% (yoy)," kata Catur.

Katanya, secara bulanan (mtm), terjadi inflasi sebesar 0,20% di Kalsel, yang sedikit lebih rendah sementara nasional mengalami inflasi sebesar 0,28%. Kabupaten Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan inflasi (yoy) tertinggi di regional sebesar 5,03% dengan IHK sebesar 112,32, dan terendah terjadi di Kotabaru sebesar 3,53% dengan
IHK sebesar 112,34.*****

Berita terkait

Pemprov Papua Barat Canangkan Gerakan Penanaman Satu Juta Pohon Matoa

Pemprov Papua Barat Canangkan Gerakan Penanaman Satu Juta Pohon Matoa

Manokwari-Spektroom : Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan pencanangan gerakan penanaman satu juta pohon Matoa di seluruh wilayah Papua Barat. Pencanangan ditandai dengan penanaman pohon Matoa di kawasan Arboretum, halaman Kantor Gubernur Papua Barat di Arfai, Manokwari pada Jumat (14/8/2026). Dominggus Mandacan mengatakan, program tersebut akan dikoordinasikan bersama seluruh

Anthonius Teniwut, Julianto
Pemprov NTB bersama DPRD Sepakat APBD Harus Realistis dan Berdampak

Pemprov NTB bersama DPRD Sepakat APBD Harus Realistis dan Berdampak

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mengarahkan anggaran pada agenda transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan

Marsam Putrangga, Julianto
Promovendus: Keberhasilan Pelayanan Publik sangat Ditentukan oleh Kualitas Kinerja Aparat

Promovendus: Keberhasilan Pelayanan Publik sangat Ditentukan oleh Kualitas Kinerja Aparat

Makassar-Spektroom : Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus newujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel. Bukan itu saja, keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas kinerja aparatur, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya partisipasi publik aksesibilitas layanan, inovasi dan komitmen kerja pegawai.

Yahya Patta, Julianto
ссс