Penuntasan Kemiskinan di Lampung Belum usai.
SPEKTROOM.ID - Kemiskinan tidak dapat ditanggulangi hanya dengan satu pendekatan, namun diperlukan kebijakan yang inklusif dan intervensi yang tepat sasaran, sehingga upaya tersebut semakin efektif.
"Namun demikian semua itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya koordinasi yang baik, antara kita semua, kabupaten dan kota dan juga provinsi" demikian dikatakan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela pada Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Se Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/6/2025).
Wagub Jihan Nurlela juga mengatakan, Oleh karena itu dipertemukan penyamaan arah dan langkah dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Lampung, agar selaras dan tepat sasaran sasaran.
Menurut Wagub, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan berbagai sektor menunjukkan hasil yang luar biasa, pada kuartal 1 ditahun 2025.
Pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan angka yang baik, ada sekitar 1,1% dan inflasi juga cukup terkendali.
"Namun angka-angka ini tidak bisa membuat kita berleha leha dalam bekerja menanggulangi kemiskinan, karena angka kemiskinan yang saya garis bawahi terus turun, tetapi masih di bawah rata-rata nasional." kata Wagub.
Pada bagian lain, Jihan Nurlela juga mengatakan, kemiskinan yang masih ada harus terus tetap menjadi pengingat, bahwa dalam menuntaskan kemiskinan belum selesai, terutama kemiskinan ekstrem.
"Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita buat setiap program yang kita luncurkan benar-benar menyentuh secara langsung masyarakat miskin dan memberi mereka stimulus serta terus memperbaiki perencanaan agar semakin strategis dengan berbasis data yang lebih akurat" lanjut Jihan.
Sesuai instruksi Presiden (Inpres) 8 tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan secara tepat sasaran dengan strategi kebijakan yang meliputi tiga fokus utama.
Ketiga fokus yang akan dikerjakan pertama, menekan pengeluaran dari masyarakat agar dapat fokus menurunkan tingkat kemiskinan.
Kemudian yang kedua peningkatan pendapatan masyarakat dengan mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta yang ketiga adalah penurunan jumlah kantong kantong kemiskinan.
"Dalam penurunan jumlah kantong kemiskinan saya berharap TKPKD Kabupaten dan Provinsi diharapkan juga melihat angka stanting di masing-masing locus dapat mengintegrasikan sekaligus dalam rangka menurunkan kantong-kantong kemiskinan" tutup Jihan Nurlela (@Ng)
