Ekonomi

Penurunan Harga Cabai Merah Dorong Deflasi di Sumbar

Diah Utami, Rafles

02 Des 2025 — 1 min read

Pasokan cabai merah yang sempat terganggu akibat akses putus, kini mulai lancar di Pasar Raya Padang (Foto: Diah Utami)

Spektroom - Indeks Harga Konsumen (IHK) umum Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatatkan deflasi 0,24% dari bulan ke bulan (mtm) pada November 2025.

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Sumbar juga mengalami deflasi. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan deflasi terdalam sebesar -0,81% (mtm), Kabupaten Dharmasraya sebesar -0,49% (mtm), Kota Bukittinggi sebesar -0,46% (mtm), dan Kota Padang sebesar -0,02% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, M. Abdul Majid Ikram mengatakan, deflasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga berbagai komoditas pangan, khususnya cabai merah. Hal itu didukung perbaikan pasokan yang berasal dari panen lokal serta peningkatan pasokan dari daerah penyangga lainnya.

“Namun deflasi di Kota Padang relatif terbatas meskipun harga cabai merah menurun seperti di daerah lain. Hal ini dipengaruhi preferensi masyarakat yang lebih banyak mengonsumsi cabai Jawa yang kembali mengalami peningkatan harga pada akhir November,” ucapnya, Selasa (2/12/2025).

Kendati demikian, Majid menjelaskan, secara kumulatif, perkembangan harga di Provinsi Sumbar hingga November 2025 sebesar 3,62% (ytd), melampaui batas atas sasaran inflasi 2,5±1%. Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar perlu terus melakukan penguatan strategi stabilisasi harga pangan khususnya pascabencana agar tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran.

Langkah yang bisa dilakukan yakni memperkuat koordinasi dengan TPID provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong realisasi kerja sama pasokan cabai merah dari provinsi lain yang tidak terdampak bencana, seperti Jambi dan Jawa Tengah.

“Intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota di lokasi yang tepat sasaran dengan menjual komoditas pemicu inflasi, terutama cabai merah. Memperkuat komunikasi kebijakan melalui pemberitaan jadwal pasar murah, panen di sentra produksi, dan kegiatan pengendalian harga oleh TPID. Memperkuat pemantauan pasokan dan harga komoditas pangan secara berkala,” tuturnya.

Dengan sinergi berbagai pihak yang terus diperkuat, TPID Sumbar optimis program pengendalian inflasi pangan akan berjalan efektif. Komitmen ini akan terus dijaga untuk memastikan inflasi Sumbar tetap terkendali dalam rentang 2,5±1% (yoy) pada keseluruhan tahun 2025.

Berita terkait

Pemprov NTB bersama DPRD Sepakat APBD Harus Realistis dan Berdampak

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mengarahkan anggaran pada agenda transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan

Promovendus: Keberhasilan Pelayanan Publik sangat Ditentukan oleh Kualitas Kinerja Aparat

Makassar-Spektroom : Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus newujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel. Bukan itu saja, keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas kinerja aparatur, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya partisipasi publik aksesibilitas layanan, inovasi dan komitmen kerja pegawai.

UT Ambon Perkuat UMKM Galala, Wisata Bersih Jadi Prioritas

Ambon-Spektroom : Universitas Terbuka (UT) Ambon memperkuat pemberdayaan UMKM sekaligus mendorong pengelolaan lingkungan berkelanjutan di kawasan Pantai Galala, Kota Ambon. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertema penguatan UMKM wisata pantai melalui booth kontainer dan pengelolaan sampah berbasis komposter, Jumat (14/8/2026). Wakil Wali Kota Ambon, Ely

Nawal Yasin Dorong Kader PKK Daerah Kembangkan Usaha Berbasis Potensi Daerah

Semarang-Spektroom: Potensi yang dimiliki setiap daerah harus dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga. Upaya itu diperkuat melalui program Kelompok Usaha Berbasis Keluarga (Kapulaga), yang merupakan pengembangan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)