Peran TPP Diperkuat, Pemkab Lumajang Fokuskan Dampak Program Hingga Desa
Lumajang-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa keberhasilan 20 program prioritas pembangunan sangat ditentukan oleh peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam memastikan program benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat menghadiri kegiatan halal bihalal bersama TPP di Ruang Ranu Kumbolo, Hotel Aston Inn Lumajang, Senin (13/04/2026).
Menurutnya, percepatan pembangunan tidak cukup hanya pada perencanaan, tetapi harus dikawal secara ketat dalam implementasi di lapangan. Di sinilah peran TPP menjadi krusial sebagai ujung tombak pendampingan desa.
“TPP memastikan program tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia menjelaskan, program prioritas yang tengah dijalankan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari penguatan ekonomi desa, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, Bupati menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan dana dusun agar sesuai peruntukan dan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang tepat dinilai menjadi kunci agar program berjalan efektif dan tidak menyimpang dari tujuan.
Selain itu, TPP juga diminta mengawal program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan ibu melahirkan gratis, santunan uang duka, serta operasional Posyandu agar tepat sasaran dan berjalan baik secara administrasi.
“Program ini langsung menyentuh masyarakat. Pendampingan harus memastikan manfaatnya benar-benar diterima oleh yang berhak,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga menjadi fokus penting.
Yudha Adji Kusuma mendorong TPP untuk lebih aktif mendampingi pengelolaan potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, pengelolaan air bersih, hingga pengembangan wisata desa sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi.
“Potensi desa harus dioptimalkan. Pendampingan yang kuat akan mempercepat terwujudnya desa mandiri,” ungkapnya.
Selain itu, upaya digitalisasi desa juga terus didorong, salah satunya melalui penyediaan fasilitas free hotspot guna mendukung aktivitas ekonomi dan akses informasi masyarakat.
Meski di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Lumajang menekankan pentingnya penentuan skala prioritas agar setiap program yang dijalankan tetap fokus dan berdampak nyata.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh TPP yang telah bekerja langsung di tengah masyarakat desa dengan dedikasi tinggi.
“Terima kasih atas kerja keras saudara semua. Mari kita perkuat komitmen untuk bekerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Lumajang,” pungkasnya.
Melalui penguatan sinergi ini, Pemkab Lumajang optimistis program prioritas pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata hingga tingkat desa. (budi s)
