Percepatan Pembiayaan dan Digitalisasi Jadi Kunci Operasional Koperasi Desa Merah Putih

Percepatan Pembiayaan dan Digitalisasi Jadi Kunci Operasional Koperasi Desa Merah Putih
Sekretaris Kementerian Ahamd Zabadi saat Rakor Regional di Batam ( foto: humas kemenkop)

Spektroom– Pentingnya percepatan sosialisasi terkait skema pembiayaan untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/kel Merah Putih). Melalui pemahaman yang utuh terkait alur proses pencairan pendanaan dari Bank Himbara menjadi titik kritis dalam upaya mendukung operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di tingkat provinsi/ Kabupaten/ Kota harus dapat menjawab semua pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi para pengelola/ pengurus Kopdeskel Merah Putih di wilayahnya terutama terkait dengan pembiayaan. Hal ini diperlukan agar target awal Oktober 2025 seluruh Kopdeskel Merah Putih dapat mulai beroperasi.

“Ini jadi penting karena kita ingin memastikan awal Oktober ini sudah running, tidak lagi ada isu tentang pemahaman terkait dengan bagaimana model bisnisnya, bagaimana terkait dengan pembiayaannya dan permasalahan lainnya,” kata Sekretaris Kementerian Ahmad Zabadi dalam Rakor Regional di Batam, Jumat (19/9/2025)

Zabadi menambahkan bahwa pada fase operasionalisasi ini, Kopdes/kel Merah Putih juga difokuskan pada upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digitalisasi melalui sistem yang telah disiapkan yaitu Simkopdes.

“Kita mendorong agar semua transaksi dapat dilakukan dengan cashless. Anggota akan mendapat kartu khusus untuk berbelanja, sehingga tidak ada lagi keraguan aparat hukum terkait pengelolaan dana,” kata Zabadi

Ahmad Zabadi saat kunjungi gerai koperasi kelurahan di Patam Lestari Batam ( foto: humas Kemenkop)

Terkait dengan pembiayaan bagi Kopdes/Kel Merah Putih, Presiden Prabowo  memberikan arahan agar dukungan Bank Himbara ataupun LPDB tidak hanya berfokus pada pemenuhan modal kerja. Namun diharapkan ada dukungan pembiayaan investasi.

“Banyak koperasi desa kita tidak memiliki gudang atau gerai. Karena itu, pembiayaan investasi sangat penting agar koperasi bisa menjalankan fungsinya dengan baik,” jelasnya.

Zabadi berharap dari Bank penyalur pembiayaan yaitu Himbara turut mempermudah alur proses pencairan setelah menerima berkas proposal bisnis yang diajukan oleh Kopdes/kel Merah Putih.

Zabadi juga menyoroti agar pengurus/ pengelola Kopdes/ Kel Merah Putih juga fokus pada upaya mengoptimalkan keterlibatan dan peran aktif dari anggota koperasi. Hal ini sangat penting karena operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih tidak akan berjalan maksimal dalam jangka panjang apabila anggota koperasi tidak diberdayakan.

Opsi yang tidak kalah penting adalah mengoptimalkan sumber daya dari anggota untuk dapat menggali potensi pembiayaan dari iuran wajib, iuran sukarela yang dapat dikoleksi setiap bulannya. Semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota koperasi, maka semakin besar potensi sumber pembiayaan internal yang dapat digali.

Berita terkait

Provinsi Lampung Telah Miliki Satu Data Daerah Yang Terintegrasi Dengan Portal PELITA Kemendagri

Provinsi Lampung Telah Miliki Satu Data Daerah Yang Terintegrasi Dengan Portal PELITA Kemendagri

Jakarta - Spektroom: Kementrian Dalam Negri bersama Kementerian Sosial menggelar Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negri (SDPDN) bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026, berlangsung secara daring dan luring diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikutinya secara daring dari ruang kerjanya. Sekretaris Daerah

Anggoro AP
Pemkab Lumajang Waspadai Perkembangan Penyakit Pernapasan

Pemkab Lumajang Waspadai Perkembangan Penyakit Pernapasan

Lumajang-Spektroom : Perkembangan penyakit pernapasan masyarakat di kabupaten Lumajang terus dipantau agar perubahan kondisi kesehatan masyarakat dapat diketahui lebih awal dan pelayanan kesehatan dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ditemukan di lapangan. Pemantauan dilakukan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terhadap sejumlah penyakit pernapasan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan

Julianto
ссс