Perjuangkan Keadilan Akses Kesehatan, Vanath Minta Kebijakan UHC Berpihak pada Daerah Kepulauan
Jakarta-Spektroom : Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong agar kebijakan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dirancang dengan memperhatikan karakteristik geografis serta kebutuhan masing-masing daerah, terutama wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal tersebut disampaikan Vanath saat memberikan pandangan dalam Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO), di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pendekatan pelayanan kesehatan yang diterapkan secara seragam belum tentu dapat menjawab tantangan daerah kepulauan seperti Maluku. Sebab, pemerataan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga harus didukung ekosistem transportasi, infrastruktur jalan, serta aksesibilitas antarpulau.
“Seperti kami di Maluku, daerah-daerah kepulauan dan daerah 3T, itu teorinya harus berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Karena pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya. Ada transportasi, ada jalan, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya,” ungkap Vanath.
Ia juga menilai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin banyaknya masyarakat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks tersebut, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dinilai memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi biaya pengobatan cukup besar.
Vanath mengaku kerap mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kepesertaan BPJS Kesehatan, karena biaya pengobatan dapat menjadi beban berat apabila harus ditanggung secara mandiri.
“Saya sering bersyukur dengan adanya program pemerintah seperti BPJS. Kepada masyarakat, saya selalu menyampaikan agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena ternyata sakit itu mahal, sangat mahal,” ujarnya.
Vanath mengatakan, sebagai pimpinan daerah, dirinya mengambil tanggung jawab untuk menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat melalui media, agar jajaran teknis dapat lebih berkonsentrasi menangani pelayanan kesehatan.
Selain persoalan pembiayaan, Vanath menyoroti pentingnya penyesuaian sarana transportasi rujukan medis dengan kondisi geografis wilayah kepulauan. Menurutnya, bantuan transportasi yang diberikan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar, kondisi perairan, serta karakteristik wilayah tempat sarana tersebut akan digunakan.
Berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah, ia menemukan sejumlah bantuan kapal dengan mesin berteknologi tinggi justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan bahan bakar di wilayah tujuan.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah membuka ruang untuk mengadopsi model transportasi dari negara lain yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, salah satunya Thailand. Ia mencontohkan penggunaan kapal berukuran lebih besar dengan sistem penggerak menyerupai mesin kendaraan darat dan desain yang memungkinkan kapal mendarat di lokasi yang tidak memiliki pelabuhan.
“Kalau di bidang kesehatan, bahkan di bidang perhubungan atau bidang-bidang lain yang memerlukan transportasi di wilayah kepulauan, saya cenderung kita mengadopsi seperti di Thailand,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap perencanaan program kesehatan pemerintah pusat dapat melibatkan kebutuhan dan karakteristik daerah secara lebih mendalam. Menurutnya, kebijakan yang dirancang berdasarkan kondisi wilayah kontinental tidak dapat diterapkan begitu saja di daerah kepulauan tanpa penyesuaian.
“Kami berharap Bapak-Ibu merancang program itu sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan merancang untuk daerah kontinental seperti Jawa, kemudian disarankan kepada kami. Itu tidak masuk. Buang-buang uang,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Vanath berharap berbagai masukan dari pemerintah daerah, khususnya wilayah kepulauan dan 3T, dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional untuk memperkuat pemerataan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.
Baginya, keberhasilan mewujudkan Universal Health Coverage bukan hanya diukur dari luasnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. (EM/Diskominfo)