Trending

Perkuat Layanan Zakat, BMH Malut Resmi Luncurkan ULZ BMH Cabang Halmahera Utara

Perkuat Layanan Zakat, BMH Malut Resmi Luncurkan ULZ BMH Cabang Halmahera Utara
Launching dan Pelantikan Pengurus Unit Layanan Zakat (ULZ) BMH Cabang Halmahera Utara (Foto:Spektroom/Irul)

Tobelo-Spektroom : Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Maluku Utara meluncurkan Unit Layanan Zakat (ULZ) BMH Cabang Halmahera Utara, sekaligus melantik pengurus ULZ, Jumat (25/9/2026). Kehadiran layanan ini menjadi langkah BMH dalam memperluas jaringan dan mendekatkan pelayanan zakat kepada masyarakat.

Kepala Departemen Pengembangan Jaringan BMH Pusat, Abdul Azis, berharap ULZ BMH Halmahera Utara dapat menjadi penguat jaringan zakat sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

“Semoga ULZ ini berkembang, semakin dekat dengan masyarakat, dan mampu mengoptimalkan potensi zakat untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BMH Maluku Utara, Ust. Nurhadi, M.Pd., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus ULZ BMH Cabang Halmahera Utara. Kehadiran ULZ BMH akan dapat mendukung dan mendekatkan dengan masyarakat sekaligus memperluas dan mendukung pelayanan zakat.

“Selamat dan sukses atas launching dan pelantikan ULZ BMH Cabang Halmahera Utara. Semoga amanah dalam menjalankan tugas, semakin dipercaya masyarakat, serta menjadi pintu kebaikan dan kebermanfaatan bagi umat,” ungkapnya. Kehadiran ULZ BMH Cabang Halmahera Utara diharapkan semakin memperkuat gerakan zakat dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat di Halmahera Utara.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno