Perkuat Sinergi Eksekutif-Legislatif, Banmus DPRD Kalteng Susun Agenda Strategis Hingga Juli 2026
Palangka Raya–Spektroom: Komitmen memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif kembali ditunjukkan dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (8/6/2026).
Rapat membahas penyusunan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 menjadi forum penting untuk menyelaraskan agenda strategis daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif dan saling mendukung.
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti mengatakan, Pada prinsipnya pemerintah provinsi, mengikuti agenda yang telah disusun bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, khususnya untuk kegiatan Juni hingga Juli 2026.
“Kami, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada prinsipnya mengikuti apa yang akan menjadi kegiatan-kegiatan selanjutnya, khususnya di bulan Juni-Juli,” ujarnya.
Menurut Sunarti, peran pemerintah daerah dalam rapat tersebut adalah memberikan masukan apabila terdapat agenda strategis yang waktunya berbarengan dengan kegiatan DPRD, sehingga seluruh program dapat berjalan selaras dan tidak saling menghambat.
Rapat Banmus dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Riska Agustin. Hasil rapat Banmus menetapkan sejumlah agenda penting yang akan mewarnai Masa Persidangan III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada pertengahan Juni 2026, DPRD dijadwalkan membahas beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), antara lain Raperda tentang Perpustakaan, Kearsipan, dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
Selanjutnya, pada 19 Juni 2026 akan digelar Rapat Paripurna ke-2 dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
Rangkaian pembahasan berlanjut pada 25 Juni Rapat Paripurna ke-3 mendengarkan pidato pengantar Gubernur terkait Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, pada 26 Juni akan dilaksanakan Rapat Paripurna ke-4 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut.
Memasuki Juli 2026, pembahasan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara intensif melalui rapat Badan Anggaran bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dijadwalkan tanggal 2 hingga 10 Juli. Tahapan tersebut akan bermuara pada Rapat Paripurna ke-6 tanggal 16 Juli dengan agenda penanda tanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
Selain itu, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menjadwalkan membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada 17 Juli 2026, sebelum menutup Masa Persidangan III dengan kegiatan Reses Perseorangan pimpinan dan anggota DPRD pada 19–26 Juli 2026.
Melalui penyusunan agenda yang dilakukan secara dialogis dan terkoordinasi, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
