Trending

Perluas Kerja Sama NTB-Rumania, dari EBT hingga Sister Province

Perluas Kerja Sama NTB-Rumania, dari EBT hingga Sister Province
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menerima Duta Besar Rumania untuk Indonesia H.E. Dan Adrian Balanescu di Mataram. (foto Kominpotik ntb)

Mataram-Spektroom : Hubungan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Rumania mulai diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret, mulai dari pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), pendidikan, pertambangan dan perindustrian hingga pembentukan sister province. Penjajakan tersebut mengemuka saat Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima Duta Besar Rumania untuk Indonesia H.E. Dan Adrian Balanescu di Mataram, Senin (28/9/2026).

Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah pengembangan EBT. Gubernur Miq Iqbal menyampaikan NTB memiliki target besar untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam lima tahun ke depan.

“Kami sangat fokus pada pengembangan EBT. Target kami menyediakan paling tidak 1,5 GW dalam waktu lima tahun ke depan. Saat ini, bauran energi kami salah satu yang tertinggi di Indonesia yaitu 25 persen,” ujar Miq Iqbal.

Ia menyebut tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebagai bagian dari sumber energi yang dikembangkan NTB.

Pengembangan energi menjadi salah satu ruang kerja sama yang ditawarkan dalam pertemuan tersebut, bersama pendidikan, pertambangan, perindustrian, pertanian, manajemen air dan kesehatan. Kerja sama tersebut membuka ruang bagi pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia hingga peluang investasi dan pengembangan teknologi sesuai kewenangan masing-masing.

Selain kerja sama sektoral, Dubes Rumania menawarkan pembentukan sister province antara NTB dan salah satu provinsi di Rumania. Gubernur Miq Iqbal menyambut positif gagasan tersebut dan menyatakan ketertarikannya menjajaki kerja sama dengan Provinsi Iași.

Menurut Miq Iqbal, Iași memiliki kedekatan historis dan kultural dengan Rumania serta memiliki hubungan dengan Indonesia melalui keberadaan alumni Universitas Alexandru Ioan Cuza, khususnya di bidang kesehatan.

“Dalam hal kultur kami lebih dekat dengan Iași. Di Indonesia juga banyak alumni Universitas Alexandru Ioan Cuza, khususnya pada jurusan kesehatan,” jelasnya.

Pilihan tersebut sekaligus membuka peluang agar hubungan NTB dan Rumania tidak berhenti pada kerja sama antarpemerintah, tetapi berkembang melalui hubungan antarmasyarakat, perguruan tinggi, tenaga profesional dan dunia usaha.

Dubes Rumania juga menyampaikan rencana pembukaan Konsulat Kehormatan Rumania di NTB. Kehadiran konsulat tersebut diharapkan dapat menjadi penghubung untuk memperkuat komunikasi dan membuka peluang kerja sama, khususnya antara pelaku usaha NTB dan Rumania.

Ruang kerja sama juga diperluas melalui diplomasi budaya. Kedutaan Besar Rumania ditawarkan untuk berpartisipasi dalam rangkaian perayaan HUT ke-68 Provinsi NTB pada 17–19 Desember mendatang. Rumania dipersilakan menghadirkan stan budaya dan kuliner, termasuk demonstrasi memasak makanan khas serta pertunjukan budaya.

Bagi NTB, keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya daerah sekaligus membuka ruang pertemuan yang lebih luas antara masyarakat NTB dengan masyarakat internasional.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno