Pertamina Atur Distribusi Pertalite agar Kebutuhan Warga Tetap Terpenuhi Tanpa Mengantri

Pertamina Atur Distribusi Pertalite agar Kebutuhan Warga Tetap Terpenuhi Tanpa Mengantri
Pengisian BBM di SPBU (Foto : Ilustrasi)

Lumajang-Spektroom : Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan penyaluran Pertalite terus diperkuat, sementara pengisian kembali stok di SPBU mulai dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penguatan pasokan dilakukan setelah antrean BBM terjadi di sejumlah SPBU Jember, Lumajang, dan sekitarnya pada Sabtu (5/9/2026) hingga hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi gangguan distribusi akibat kemacetan panjang di jalur Ketapang, Banyuwangi, serta meningkatnya konsumsi BBM.

Dari sisi penyaluran, realisasi Pertalite pada 5 September 2026 telah mencapai sekitar 110 persen. Pertamina menyebut kondisi tersebut menjadi bagian dari proses build up stok di SPBU untuk mempercepat pemulihan ketersediaan BBM.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan Pertamina terus mengambil langkah untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

“Kami memahami adanya antrean yang terjadi di sejumlah SPBU Jember, Lumajang dan sekitarnya. Pertamina terus memperkuat penyaluran dan mengatur prioritas pengiriman, khususnya untuk SPBU di pusat kota. Di saat yang sama, kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan,” ujar Ahad, Selasa (8/9/2026).

Salah satu kendala yang memengaruhi distribusi adalah kemacetan di jalur Ketapang yang mencapai sekitar 12 kilometer. Kondisi tersebut membuat waktu tempuh mobil tangki menuju SPBU di Jember dan wilayah sekitarnya menjadi lebih panjang sehingga pengiriman tidak berjalan seoptimal kondisi normal.

Pada saat yang sama, konsumsi produk gasoline meningkat dibandingkan kondisi normal. Kekhawatiran masyarakat yang mendorong pembelian BBM secara berlebihan turut memberikan tekanan terhadap ketersediaan di sejumlah SPBU.

Untuk mempercepat pemulihan, Pertamina mengatur kembali pola distribusi berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk melalui optimalisasi serta alih supply.

Pertamina juga berkoordinasi dengan IT Tanjungwangi untuk memprioritaskan pengiriman ke SPBU di pusat kota. Dukungan alih supply dari IT Surabaya dan IT Malang terus diupayakan agar armada dapat lebih difokuskan untuk memperkuat pasokan di Lumajang, Jember, dan sekitarnya.

Bagi masyarakat, langkah tersebut berarti pasokan terus diupayakan mengikuti kebutuhan di lapangan. Penyaluran BBM juga dipantau secara berkala sehingga penyesuaian distribusi dapat dilakukan ketika kebutuhan di suatu wilayah meningkat.

Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Dengan pasokan yang terus diperkuat, masyarakat diharapkan tetap tenang sembari mengikuti informasi resmi terkait ketersediaan BBM.

Masyarakat juga dapat ikut mengawasi pelayanan di SPBU. Jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center 135 untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. (Sumber: Diskominfo Lumajang)

Berita terkait

Prof Dr Mahfud Soroti Antrean BBM: Jangan Bebankan Masalah Distribusi kepada Rakyat

Prof Dr Mahfud Soroti Antrean BBM: Jangan Bebankan Masalah Distribusi kepada Rakyat

Makassar-Spektroom: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI), Prof. Dr. Mahfud Nur Najamuddin, meminta pemerintah tidak membebankan persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Menurut Mahfud, antrean panjang di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan merupakan tanda bahwa terdapat persoalan yang perlu dibenahi dalam tata kelola

Yahya Patta, Buang Supeno
ISPU Sumbar Sangat Tidak Sehat, Gubernur Perintahkan Pemda Bertindak Cepat

ISPU Sumbar Sangat Tidak Sehat, Gubernur Perintahkan Pemda Bertindak Cepat

Padang-Spektroom : Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memerintahkan seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat pemantauan kualitas udara dan menyiapkan perlindungan bagi masyarakat. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul hasil Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) parameter PM2,5 yang masuk kategori Sangat Tidak Sehat. Arahan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 660/975/

Diah Utami, Rafles