Prof Dr Mahfud Soroti Antrean BBM: Jangan Bebankan Masalah Distribusi kepada Rakyat
Makassar-Spektroom: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI), Prof. Dr. Mahfud Nur Najamuddin, meminta pemerintah tidak membebankan persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat.
Menurut Mahfud, antrean panjang di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan merupakan tanda bahwa terdapat persoalan yang perlu dibenahi dalam tata kelola BBM, meski stok disebut masih aman.
“Jangan seluruh persoalan berakhir pada imbauan agar masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan. Kalau ada persoalan distribusi, maka distribusinya yang harus diperbaiki,” ujar Mahfud yang juga Asisten Direktur II Program Pascasarjana UMI.
Ia menilai masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung dampak dari ketidaktepatan perencanaan maupun distribusi BBM.
Menurut Mahfud, pemerintah memang harus memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan akses bagi masyarakat yang berhak.
“Subsidi harus tepat sasaran, tetapi jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkannya,” katanya.
Aktivitas Ekonomi Terus Bergerak
Mahfud mengatakan kebutuhan BBM tidak bisa dipandang sebagai angka yang tetap sepanjang tahun. Permintaan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi.
Peningkatan mobilitas kendaraan, kegiatan logistik, perdagangan, perikanan, hingga aktivitas UMKM akan secara langsung meningkatkan kebutuhan energi.
Karena itu, pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu membaca perubahan permintaan secara cepat.
Data penyaluran Pertamina yang menunjukkan realisasi Biosolar sekitar 54 persen dan Pertalite sekitar 49 persen dari kuota tahunan hingga semester pertama 2026, menurut Mahfud, harus dibaca bersama dengan perkembangan aktivitas ekonomi di lapangan.
“Jangan sampai perencanaan kuota berjalan sendiri, sementara kebutuhan masyarakat bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Antrean Bisa Menekan Harga
Mahfud mengingatkan dampak antrean BBM tidak berhenti pada waktu yang terbuang.
Ketika kendaraan logistik tertahan, distribusi barang dapat ikut terganggu. Biaya operasional meningkat dan pada kondisi tertentu dapat mendorong kenaikan harga barang.
Dampak serupa dapat dirasakan nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
Karena itu, persoalan BBM menurut Mahfud harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“BBM merupakan salah satu urat nadi ekonomi. Ketika aksesnya terganggu, dampaknya bisa masuk ke banyak sektor,” katanya.
Pemerintah Perlu Sistem Peringatan Dini
Mahfud mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi untuk membangun sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan pasokan BBM.
Data transaksi, distribusi, kendaraan, SPBU, serta pola konsumsi dapat digunakan untuk mengetahui secara cepat jika terjadi lonjakan permintaan atau ketidakseimbangan pasokan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah sebelum antrean berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Menurut Mahfud, pemerintah tidak boleh menunggu masyarakat mengeluh atau antrean mengular baru melakukan intervensi.
“Antrean seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memeriksa apa yang terjadi di belakangnya,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, aparat pengawasan, dan pengelola SPBU memiliki mekanisme koordinasi yang jelas.
Ukuran Keberhasilan Ada di SPBU
Mahfud menegaskan keberhasilan kebijakan BBM pada akhirnya dapat dilihat dari pengalaman masyarakat di lapangan.
“Pemerintah boleh mengatakan stok aman. Tetapi ukuran akhirnya adalah apakah masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan wajar,” katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu mengubah orientasi dari sekadar menjaga jumlah stok menjadi menjamin akses masyarakat.
Sebab, stok yang melimpah di satu titik tidak akan banyak berarti jika BBM tidak tersedia di titik yang membutuhkan.
“Bagi masyarakat, BBM bukan angka statistik. Mereka merasakan langsung apakah harus mengantre berjam-jam atau tidak,” kata Mahfud.
