Peruri Gandeng Jamdatun Perkuat Kerja Sama Hukum dan Kepatuhan Bisnis
Spektroom - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) menjalin kerja sama strategis dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Kerja sama tersebut ditandatangani Jamdatun Kejagung, Narendra Jatna, dengan Direktur Utama Perum Peruri, Dwina Septiani Wijaya, di Ruang Rapat Pancasatya Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (30/07/2025).
Penandatanganan kerjsama ini merupakan bentuk sinergi strategis yang bertujuan untuk memperkuat kepatuhan hukum serta mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Peruri, yang merupakan BUMN dengan mandat sebagai perusahaan teknologi keamanan tingkat tinggi. Dengan tanggung jawab mencakup pencetakan mata uang, dokumen sekuriti, dan pengembangan platform digital bagi instansi pemerintah, BUMN maupun swasta, Peruri memiliki peran vital sebagai Objek Vital Nasional.
Dalam sambutannya, Jamdatun menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis di lingkungan Peruri
“Peruri sebagai institusi dengan karakteristik dan fungsi yang strategis tentu tidak terlepas dari berbagai risiko hukum, baik secara perdata maupun tata usaha negara. Oleh karena itu, pelaksanaan kerjasama ini sangat penting sebagai upaya preventif yang sejalan dengan prinsip business judgment rule,” ujarnya
Melalui kerja sama ini, diharapkan seluruh jajaran manajemen Peruri lebih memahami dan menginternalisasi prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) serta menjalankan tugas dengan itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan demi mendukung stabilitas dan kemajuan pembangunan nasional.
Selain aspek pendampingan hukum, kerja sama ini juga membuka ruang penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan bersama guna merespons dinamika regulasi yang semakin kompleks dan cepat berubah.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya berdampak pada penanganan kasus hukum, tetapi juga pada penguatan kompetensi SDM yang lebih adaptif dan tangguh,” pungkas Jamdatun
