PMK Nomor 44 Tahun 2026 Permudah Penunjukan Kuasa Wajib Pajak
Banjarmasin–Spektroom : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat kualitas layanan perpajakan dengan menghadirkan regulasi yang memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Kuasa Wajib Pajak.
Melalui aturan terbaru ini, Wajib Pajak kini memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menunjuk Kuasa Wajib Pajak melalui Surat Kuasa Khusus, baik dalam bentuk elektronik maupun kertas.
Tidak hanya berasal dari kalangan Konsultan Pajak, kuasa juga dapat berasal dari anggota keluarga maupun pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan administrasi tanpa mengurangi aspek profesionalisme dan akuntabilitas.
Selain itu, PMK Nomor 44 Tahun 2026 juga bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, serta kualitas pelayanan perpajakan yang lebih profesional dan terpercaya.
Dalam regulasi tersebut, pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa meliputi Konsultan Pajak, anggota keluarga seperti suami, istri, atau keluarga sedarah maupun semenda hingga derajat kedua, serta pihak lain yang memenuhi persyaratan kompetensi di bidang perpajakan.
Khusus bagi Konsultan Pajak dan pihak lain, kompetensi teknis harus dibuktikan dengan kepemilikan izin Konsultan Pajak yang masih berlaku atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Selain itu, mereka juga wajib terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
PMK ini juga memberikan kejelasan mengenai pengertian "pihak lain", yakni setiap orang selain Konsultan Pajak dan anggota keluarga yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpajakan dan dibuktikan dengan kepemilikan SKT sehingga dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Untuk menjaga independensi dan integritas, aturan baru tersebut menetapkan masa tunggu (cooling-off period) selama lima tahun bagi mantan pegawai Kementerian Keuangan, baik pensiunan PNS, pegawai yang berhenti sebelum usia pensiun, maupun mantan PPPK, sebelum dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Moch. Luqman Hakim, Kamis, (9/7/2026) mengatakan regulasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih mudah kepada masyarakat tanpa mengesampingkan profesionalisme.
