Perpajakan
Banjarmasin–Spektroom : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mencatat realisasi penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp9,93 triliun hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut mencapai 65,49 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp15,16 triliun, dengan pertumbuhan positif sebesar 27,33
Perpajakan
Jakarta-Spektroom : Pemerintah menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71/2026). Informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah, Selasa (13/10/2026) menyebutkan, peraturan tersebut merupakan perubahan atas PMK Nomor
Perpajakan
Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar kegiatan Gebyar Pajak 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81. Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur, Sabtu (3/10/2026) malam ini, menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan apresiasi kepada wajib pajak. Gubernur Sumbar,
Perpajakan
SURAKARTA – Spektroom: Pemerintah Kota Surakarta terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pelayanan pembayaran pajak daerah. Salah satunya melalui program Jumat Berkah, yang memberikan sarapan gratis bagi warga yang datang membayar pajak pada Jumat pagi. Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto mengatakan, masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajaknya
Perpajakan
Semarang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melalui pembebasan sanksi administrasi atau denda serta pembebasan pajak progresif. Kebijakan tersebut mulai berlaku 21 September hingga 28 Desember 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Muhamad Masrofi mengatakan, kebijakan tersebut diberikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
Perpajakan
Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mulai memperketat penertiban kendaraan bermotor milik aparatur sipil negara (ASN). Dari 18.428 kendaraan yang tercatat atas nama ASN, sebanyak 3.954 unit atau sekitar 21 persen masih menunggak pajak. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan persoalan tersebut tidak seluruhnya
Perpajakan
Palangka Raya-Spektroom : Kabar baik bagi masyarakat Kota Palangka Raya yang sedang mengurus perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 10 persen selama September 2026. Keringanan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026 sekaligus
Perpajakan
Ambon-Spektroom : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pelayanan pajak, termasuk memberikan relaksasi berupa penghapusan denda bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., SH., M.Si, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah
Perpajakan
Rantau-Spektroom : Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Rantau membuka layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Dalam kegiatan tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membayar pajak kendaraan bermotor mendapatkan paket sembako sebagai bentuk apresiasi. Kepala UPPD Samsat Rantau, Hj. Rayna Hendriyani, mengatakan kegiatan
Perpajakan
Mataram-Spektroom : Pengumuman hasil undian hadiah emas bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Teras Udayana, Mataram, Ahad (19/7/2026), menjadi penanda perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam membangun kepatuhan pajak. Jika selama ini insentif lebih banyak diberikan melalui program pemutihan kepada penunggak pajak, kini pemerintah mengubah
Perpajakan
Banjarmasin–Spektroom : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat kualitas layanan perpajakan dengan menghadirkan regulasi yang memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Kuasa Wajib Pajak. Melalui aturan terbaru ini, Wajib Pajak kini memiliki fleksibilitas lebih besar
Perpajakan
Sawahlunto–Spektroom : Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto resmi memulai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 dengan total nilai ketetapan mencapai lebih dari Rp2 miliar. Momentum tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) kepada perangkat daerah serta pemerintah