Perpajakan

Pemko Sawahlunto Percepat Transformasi Digital Pajak PBJT Makanan dan Minuman, Gandeng Bank Nagari dan Pelaku Usaha FNB

Perpajakan

Pemko Sawahlunto Percepat Transformasi Digital Pajak PBJT Makanan dan Minuman, Gandeng Bank Nagari dan Pelaku Usaha FNB

Sawahlunto-Spektroom : Pemerintah Kota Sawahlunto terus memperkuat tata kelola pendapatan daerah melalui transformasi digital perpajakan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat implementasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman yang digelar Jumat (5/6/2026). Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto, Dedi

Riswan Idris, Rafles
Riau Beri Kemudahan Untuk Bayar Pajak Tanpa KTP Pemilik Pertama, Ayo ke Samsat !

Perpajakan

Riau Beri Kemudahan Untuk Bayar Pajak Tanpa KTP Pemilik Pertama, Ayo ke Samsat !

Pekanbaru-Spektroom : Kabar gembira bagi masyarakat Bumi Lancang Kuning. Pemerintah Provinsi Riau bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dan Jasa Raharja resmi memberlakukan kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama. Kebijakan ini disahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kepala Bapenda Riau, Dirlantas Polda Riau, dan

Salman Nurmin, Rafles
Dorong Transformasi Digital, Pemprov Sumbar Resmikan Samsat KiosK

Perpajakan

Dorong Transformasi Digital, Pemprov Sumbar Resmikan Samsat KiosK

Padang-Spektroom : Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menghadiri sekaligus meluncurkan Soft Opening Pelayanan Samsat KiosK Cepat, Mudah, Modern dan Gebyar Apresiasi Emas 2026 di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Minggu (10/5/2026). Program tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik sekaligus

Diah Utami, Rafles
Pemkab Lumajang Dorong Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pajak Daerah

Perpajakan

Pemkab Lumajang Dorong Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pajak Daerah

Lumajang-Spektroom : Bupati Lumajang Indah Amperawati, menegaskan bahwa digitalisasi pajak merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda, mengingat besarnya potensi penerimaan daerah yang harus dikelola secara optimal dan bertanggung jawab. Karena itu, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pajak daerah guna menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan minim

Julianto
Bupati Annisa Serahkan SPPT PBB-P2 2026 ke Wali Nagari, Dorong Optimalisasi PAD Dharmasraya

Perpajakan

Bupati Annisa Serahkan SPPT PBB-P2 2026 ke Wali Nagari, Dorong Optimalisasi PAD Dharmasraya

Dharmasraya—Spektroom : Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar sosialisasi sekaligus penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tahun 2026 di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Pulau Punjung, Selasa (28/4/2026). Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, SH, LL.M., secara

Riswan Idris, Rafles
Tax Center dan Prodi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi UKI Gelar Asistensi SPT Bersama DJP Jakarta Timur

Perpajakan

Tax Center dan Prodi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi UKI Gelar Asistensi SPT Bersama DJP Jakarta Timur

Jakarta – Spektroom : Kegiatan asistensi pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPH Orang Pribadi, kembali digelar di lingkungan Universitas Kristen Indonesia (UKI). Program ini merupakan kolaborasi antara Tax Center UKI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur untuk membantu civitas akademika memahami serta melaporkan kewajiban perpajakan

Nurana Diah Dhayanti
Pemprov Jateng Pastikan Tak Naikkan Pajak Kendaraan 2026, Rencana Diskon PKB 5 Persen

Perpajakan

Pemprov Jateng Pastikan Tak Naikkan Pajak Kendaraan 2026, Rencana Diskon PKB 5 Persen

Spektroom — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan tidak akan menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2026. Bahkan, pemerintah daerah tengah mengkaji penerapan relaksasi atau diskon PKB sebesar 5 persen yang direncanakan berlaku hingga akhir 2026. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam jumpa pers di Kantor Gubernur

Bian Pamungkas