Polda Kalbar Dukung Penyelesaian Administrasi Hak Veteran
Pontianak - Spektroom : Persoalan adminsistrasi dan pemenuhan hak veteran kembali menjadi perhatian pemerintah dan aparat negara.
Dalam upaya mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang masih dihadapi para veteran, Polda Kalimantan Barat turut ambil bagian dalam Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Keveteranan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Pontianak, Kamis (09/07/2026).
Kehadiran Polda Kalbar dalam forum menjadi sinyal kuat dukungan Polri terhadap langkah lintas instansi untuk memastikan hak-hak veteran dapat terpenuhi secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolda Kalbar diwakili oleh Paur Subbagrohjashor Bagwatpers Ro SDM Polda Kalbar AKP Sartaya.
Rapat mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan strategis, mulai dari unsur TNI, pemerintah daerah, hingga lembaga negara.
Hadir diantaranya perwakilan Pangdam XII/Tanjungpura, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, DPD RI, Korem 121/Alambhana Wanawai, Lantamal, Lanud, Dandim 1207/Pontianak, Kapolresta Pontianak, Bupati Kubu Raya, serta Wali Kota Pontianak.
Kabacadnas Letjen TNI Gabriel Lema menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi keveteranan yang selama ini kerap menghadapi berbagai kendala, mulai dari pendataan hingga verifikasi dokumen.
Ia meminta seluruh jajaran terkait memahami secara menyeluruh ketentuan terbaru yang diatur dalam Perkasad Nomor 1 Tahun 2026.
Akurasi data menjadi kunci agar hak-hak veteran tidak terhambat oleh persoalan administratif. Satuan kewilayahan diminta lebih aktif melakukan pendataan serta verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan setiap veteran memperoleh pengakuan dan hak yang semestinya.
Tak hanya soal administrasi, Gabriel juga mengingatkan dokumen veteran bukan sekadar berkas negara, melainkan catatan sejarah perjuangan bangsa yang harus dijaga dengan penuh penghormatan.
Pelayanan kepada veteran, merupakan bentuk penghargaan negara terhadap pengorbanan mereka dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono mengatakan, Polri mendukung penuh sinergi antarlembaga dalam menyelesaikan berbagai persoalan keveteranan yang masih ditemukan di daerah.
Melalui forum koordinasi ini, pemerintah dan seluruh instansi terkait diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam menangani persoalan keveteranan.
