Polda Kalbar Kawal Pemutakhiran Data Pemilih, Tekankan Pentingnya Akurasi untuk Kualitas Demokrasi
Pontianak,Spektroom – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) menegaskan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran jajaran Polda Kalbar dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 yang digelar di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Senin (06/07/2026).
Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kalbar Muhammad Syarifuddin Budi dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), penyelenggara pemilu, serta sejumlah instansi terkait. Dari unsur kepolisian, hadir Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Kalbar Kombes Pol Mardiyanto.
Forum tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembaruan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan KPU untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat.
Pemutakhiran data dinilai sebagai salah satu tahapan krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi, terutama menjelang agenda politik yang akan datang.
Dalam kesempatan itu, Mardiyanto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur dan adil.
Menurutnya, validitas data pemilih menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
“Kehadiran Polda Kalbar merupakan bentuk dukungan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Sinergi antara Polri, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan proses demokrasi yang aman, tertib, dan terpercaya,” kata Mardiyanto.
Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan selama ini menjadi salah satu fokus utama penyelenggara pemilu. Melalui proses tersebut, data warga yang telah memenuhi syarat memilih dapat terus diperbarui, termasuk pencatatan pemilih baru, perubahan status kependudukan, hingga penghapusan data pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan mencegah potensi persoalan yang dapat muncul pada tahapan pemilu.
Menurut Bambang, Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama proses demokrasi berlangsung.
Karena itu, dukungan terhadap tahapan non-keamanan, termasuk pemutakhiran data pemilih, juga menjadi bagian dari upaya menciptakan pemilu yang kredibel.
“Polda Kalbar siap bersinergi dengan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder untuk mendukung terselenggaranya setiap tahapan pemilu secara aman, tertib, dan lancar.
Pemutakhiran data pemilih yang akurat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan dipercaya masyarakat,” ujar Bambang.
Kehadiran aparat kepolisian dalam rapat pleno tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai salah satu kunci utama suksesnya penyelenggaraan pemilu di Kalimantan Barat.
