Polisi Humanis, Kawal Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran di DPRD Lampung
Bandarlampung - Spektroom: Pengamanan aksi unjuk rasa Aliansi Lampung Melawan di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10/2026), mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi dengan massa.
Sebanyak 309 personel Polresta Bandar Lampung dikerahkan untuk mengawal demonstrasi yang mengusung isu evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun dalam Press Release Nomor: 380 / X / HUM.6.1.1./ 2026/Bidhumas, Rabu 28 Oktober mengatakan, pelayanan aksi unjuk rasa dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
“Polri hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk peserta aksi unjuk rasa. Kami mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman dan tertib,” ujar Yuni.
Berdasarkan data pengamanan, massa mulai berkumpul pada pagi hari. Setelah melakukan konsolidasi, mereka bergerak menuju kantor DPRD dan menyampaikan orasi di depan gerbang gedung wakil rakyat tersebut.
Selain mengamankan jalannya demonstrasi, personel kepolisian juga membagikan air minum kepada peserta unjuk rasa. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian petugas terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di tengah kegiatan yang berlangsung selama berjam-jam.
Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian melakukan komunikasi dengan koordinator lapangan dan perwakilan organisasi mahasiswa untuk menjaga situasi tetap terkendali.
Yuni menegaskan, komunikasi dengan koordinator lapangan menjadi bagian penting dalam pengamanan demonstrasi, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antara massa aksi dan petugas di lapangan.
“Anggota kami diarahkan untuk tetap tenang, profesional, dan mengutamakan dialog. Setiap dinamika di lapangan harus dihadapi secara terukur dengan tetap memperhatikan keselamatan peserta aksi, petugas, maupun masyarakat sekitar,” kata Yuni.
Meski berlangsung relatif terkendali, demonstrasi tersebut sempat diwarnai ketegangan ketika massa berupaya melewati barikade pengamanan.
Pada pukul 13.46 WIB, massa dilaporkan membuka paksa kawat pembatas di depan gerbang kompleks Kantor DPRD Provinsi Lampung dan masuk ke area perkantoran.
Ketegangan kembali terjadi pada sore hari. Sekitar pukul 17.00 WIB dan 17.29 WIB, massa berupaya memasuki pelataran Gedung DPRD sehingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas.
Aliansi Lampung Melawan menyampaikan delapan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan pemerintah.
Massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta mengusut dugaan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
Mereka juga menuntut perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla, transparansi distribusi BBM bersubsidi, penurunan harga bahan pokok, serta perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi.
Selain itu, massa meminta penghentian militerisme di ranah sipil dan perwujudan pendidikan gratis, ilmiah, serta demokratis.
Pada pukul 17.51 WIB, massa membacakan pernyataan sikap yang memuat tuntutan tersebut.
Aksi unjuk rasa berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Berdasarkan laporan pengamanan, situasi secara umum dinyatakan aman dan kondusif setelah massa menyampaikan pernyataan sikap.(@Ng).
