Trending

Polres Tabalong Bersama BPBD Salurkan Air Bersih kepada Warga Terdampak Kekeringan

Polres Tabalong Bersama BPBD Salurkan Air Bersih kepada Warga Terdampak Kekeringan
Suasana persiapan penyaluran air bersih. (Foto Polres Tabalong)

Tabalong,Kalsel–Spektroom : Polres Tabalong bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat pada Jumat (25/9/2026) pagi.

Penyaluran air bersih tersebut dilakukan di dua lokasi, yakni Desa Ribang, Kecamatan Muara Uya, dan Kampung Kadaman, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

Kegiatan penyaluran air bersih dari Polres Tabalong dilaksanakan oleh Kasat Binmas Polres Tabalong AKP Gigih Sutanto, didampingi oleh masing-masing Kapolsek setempat.

Suasana persiapan penyaluran air bersih. (Foto Polres Tabalong)

Bantuan air bersih tersebut disambut baik oleh masyarakat. Warga penerima manfaat menyampaikan terima kasih kepada Polres Tabalong, BPBD Kabupaten Tabalong, serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan sosial tersebut.

Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H. mengatakan bahwa penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

“Polres Tabalong bersama BPBD dan pihak terkait akan terus berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan kebutuhan warga,” ujarnya.

Polres Tabalong juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketersediaan dan penggunaan air secara bijak, serta bersama-sama menjaga lingkungan untuk mengantisipasi dampak kekeringan.(*)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno