Trending

Pontianak Jadi Tuan Rumah Rakor Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Pontianak Jadi Tuan Rumah Rakor Pengelolaan Data Statistik Sektoral
Randy Jaya Laksamana, panitia Penyelenggara Rakor. (Foto: Dok Panitia)

Spektroom - Kota Pontianak, Kalimantan Barat dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang pengelolaan data statistik sektoral melalui modul e-Walidata. Ketua Panitia Rakor, Rendy Jaya Laksamana, mengatakan pemilihan Kalimantan Barat sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan.

“Letak geografis Kalbar strategis, berada di tengah Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara lain. Kondisi ini memberi tantangan khusus, terutama dalam pelayanan publik,” jelasnya saat ditemui di sekretariat panitia, Kamis (28/8/2025).

Rendy menyebut Rakor ini dirancang sebagai wadah memperkuat kolaborasi pusat dan daerah. Menurutnya, kebijakan nasional harus mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih merata dan sesuai kondisi di lapangan.

“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Mahmudah, menekankan pentingnya data sebagai fondasi pembangunan. Ia mengibaratkan, tanpa data yang valid, perencanaan sama seperti membangun rumah di atas pasir, mudah runtuh.

Ia menilai integrasi data antarinstansi mutlak dilakukan. Dengan basis data yang terhubung, setiap perangkat daerah bisa bergerak dalam koridor yang sama. Data yang kuat juga menjadi alat ukur keberhasilan sekaligus instrumen transparansi.

Mahmudah menyinggung perkembangan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) pasca terbitnya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024. Menurutnya, penerapan teknis melalui e-Walidata SIBD perlu diperkuat agar semakin kredibel.

“Kini bukan lagi Money Follow Program, tapi Program Follow Data. Artinya kebijakan harus berbasis bukti dan fakta,” ujarnya.

Selain itu, Mahmudah mengusulkan beberapa hal kepada Kemendagri, seperti penambahan fitur deteksi otomatis kesalahan input, pencegahan duplikasi data, serta percepatan integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dari Kota Pontianak, Jumiati, Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat penyelenggaraan data sektoral. Menurutnya, kualitas data sangat bergantung pada kemampuan SDM.

“Kalau aparatur tidak kompeten, sulit menghasilkan data yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Jumiati juga mengapresiasi langkah Kemendagri yang menambahkan sub-kegiatan statistik sektoral dalam perangkat daerah. Menurutnya, kebijakan itu membuat OPD lebih serius mengelola data.

Ia berharap Pontianak ke depan bisa menjadi rujukan dalam tata kelola data sektoral di tingkat daerah.

“Dengan pengelolaan yang optimal, data sektoral di Pontianak bisa jadi acuan kredibel, baik bagi pusat maupun daerah,” pungkasnya. (RRE/Apolowelly)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno