Trending

Porprov Tetap Sesuai Jadwal 2-14 Oktober, Kadispora Sambangi KONI Sumbar

Porprov Tetap Sesuai Jadwal 2-14 Oktober, Kadispora Sambangi KONI Sumbar
Kadispora Sumbar Tasliatul Fuadi saat menyambangi Kantor KONI Sumbar, Sabtu (26/9/2026) malam. (Foto: jiga/KONI Sumbar)

Padang-Spektroom : Kepastian pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat kembali ditegaskan. Hingga Sabtu malam, 26 September 2026, belum ada perubahan terhadap jadwal yang telah ditetapkan, yakni 2–14 Oktober 2026.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumbar Tasliatul Fuadi saat menyambangi Kantor KONI Sumbar, Sabtu (26/9/2026) malam.

Kedatangan Tasliatul berlangsung ketika jajaran pimpinan KONI Sumbar bersama Panitia Besar (PB) Porprov XVI tengah melakukan rapat untuk mematangkan berbagai kebutuhan menjelang dimulainya pesta olahraga tingkat provinsi tersebut.

Tasliatul menyebut jadwal 2–14 Oktober masih berpedoman pada hasil Rapat Koordinasi Kepala Daerah. Keputusan tersebut kemudian diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

“Masih tetap, belum ada perubahan. Masih sama dengan keputusan Rakor Kepala Daerah,” tegas Tasliatul.

Dalam pertemuan tersebut, perkembangan persiapan Porprov menjadi salah satu bahan pembahasan.

KONI Sumbar dan PB Porprov terus melakukan pemetaan terhadap kesiapan penyelenggaraan, termasuk berbagai kebutuhan yang harus dituntaskan sebelum pertandingan dimulai.

Tasliatul memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran KONI Sumbar dan PB Porprov yang terus bergerak menyiapkan pelaksanaan Porprov XVI.

Menurut dia, seluruh pihak perlu menjaga ritme persiapan agar pelaksanaan pertandingan dapat berlangsung aman, tertib dan lancar.

“Selagi tidak ada aturan yang dilabrak, kita tetap lanjut. Tetap semangat,” ujarnya.

Kunjungan Kadispora ke Kantor KONI Sumbar juga menjadi bagian dari koordinasi lintas pihak menjelang pelaksanaan Porprov.

Tasliatul bersama jajaran PB Porprov memetakan kondisi terkini persiapan. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumbar dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar sebagai bahan laporan perkembangan penyelenggaraan.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, koordinasi antara pemerintah daerah, KONI Sumbar dan PB Porprov terus digenjot agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat diselesaikan sesuai tahapan. (RRE/jiga)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno