Posyandu Tak Lagi Sekadar Timbang Balita, Ketua TP Posyandu Tanah Datar Ajak Semua Stakeholder ‘Melek Posyandu’
Batusangkar–Spektroom : Ketua Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Tanah Datar, Ny. Lise Eka Putra, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk “Melek Posyandu” sebagai upaya memperkuat sinergi dalam mewujudkan transformasi Posyandu menjadi pusat pelayanan dasar yang terpadu dan pemberdayaan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tanah Datar di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Senin (6/7/2026). Kegiatan itu dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD), camat, wali nagari, Ketua TP Posyandu Kecamatan, hingga Ketua TP Posyandu Nagari se-Kabupaten Tanah Datar.
Dalam sambutannya, Ny. Lise Eka Putra mengatakan rakor tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, tetapi menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, serta memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mendukung transformasi Posyandu sesuai arah kebijakan pemerintah.
Ia mengakui pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Saya memahami beratnya tantangan yang dihadapi para wali nagari, terutama dalam memenuhi kebutuhan kader Posyandu di tengah keterbatasan anggaran. Namun, kondisi ini harus kita hadapi bersama sebagai tantangan untuk terus berinovasi demi kemajuan daerah," ujar Ny. Lise Eka Putra.
Ia berharap pemerintah pusat juga dapat melihat kondisi nyata di daerah sehingga kebijakan yang diambil semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mendukung penguatan Posyandu hingga ke tingkat nagari.
Menurutnya, Posyandu kini telah mengalami transformasi yang signifikan. Jika sebelumnya identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kini Posyandu menjadi wadah pelayanan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.
Dengan perubahan tersebut, keberhasilan Posyandu tidak lagi menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah.
Karena itu, Ny. Lise mengajak seluruh OPD untuk menghilangkan ego sektoral dan membangun sinergi melalui penyelarasan program maupun anggaran agar manfaat transformasi Posyandu benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para wali nagari yang selama ini mendukung keberlangsungan Posyandu. Menurutnya, Posyandu perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan di nagari melalui dukungan kebijakan, penganggaran, serta perhatian terhadap kesejahteraan kader yang selama ini mengabdi secara sukarela.
Kepada Ketua TP Posyandu Kecamatan dan Nagari, Ny. Lise berpesan agar pendampingan terhadap kader dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika menghadapi lomba atau proses penilaian.
"Mari jadikan Posyandu sebagai wajah pelayanan pemerintah yang ramah, cepat, dekat, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMDPPKB Tanah Datar, Sri Mulyati, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembinaan Posyandu sesuai kebijakan transformasi yang mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal.
Selain menyamakan persepsi, forum itu juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar, Drs. Herison, memaparkan bahwa transformasi Posyandu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau nagari.
Ia menjelaskan transformasi tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu transformasi kelembagaan, transformasi layanan, dan transformasi pembinaan. Ketiga aspek tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar yang terintegrasi serta menjadi ujung tombak peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat nagari. (Ris1)
