PP GPI Kecam Dugaan Pembunuhan Karakter terhadap Sufmi Dasco Ahmad
Jakarta- Spektroom: Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin mengecam maraknya pemberitaan dan narasi di ruang publik yang dinilainya mengarah pada upaya pembunuhan karakter (character assassination) terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Perbedaan pandangan dan kepentingan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, dinamika politik tersebut semestinya tetap berlangsung dalam koridor etika, objektivitas, serta penghormatan terhadap prinsip hukum.
Kritik terhadap pejabat publik merupakan hal yang sah dan diperlukan sebagai bagian dari kontrol demokrasi. Akan tetapi, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui pembentukan stigma, penggiringan opini, ataupun penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi.
“Kami mengecam segala bentuk pembunuhan karakter terhadap Sufmi Dasco Ahmad. Kritik dalam politik tentu sah, tetapi menyerang pribadi melalui stigma, penggiringan opini, dan tuduhan tanpa dasar yang jelas merupakan praktik politik yang tidak sehat,” tegasnya.
Kompetisi politik seharusnya menjadi ruang pertarungan gagasan, rekam jejak, dan program kerja. Bukan justru berkembang menjadi persaingan yang menghalalkan berbagai cara untuk menjatuhkan reputasi maupun kehormatan seseorang.
Khoirul juga menekankan pentingnya membedakan antara kritik politik, dugaan pelanggaran, dan tuduhan yang telah terbukti secara hukum. Setiap persoalan yang memiliki konsekuensi hukum, harus diselesaikan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.
“Kalau ada persoalan hukum, buktikan secara hukum. Kalau ada dugaan pelanggaran, sampaikan melalui mekanisme yang berlaku. Jangan sampai persoalan yang belum terbukti justru berubah menjadi vonis di ruang publik. Ini berbahaya bagi demokrasi dan kualitas kehidupan politik kita,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar. Terutama narasi yang menyerang kehormatan pribadi seseorang tanpa disertai bukti yang memadai.
Media massa dan pengguna media sosial untuk mengedepankan prinsip verifikasi, akurasi, serta keberimbangan sebelum menyebarluaskan informasi yang berpotensi merugikan reputasi seseorang. Praktik kampanye hitam dan serangan personal justru dapat mengaburkan substansi persoalan yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat.
Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang terbuka terhadap kritik, tetapi tetap menjunjung tinggi tanggung jawab dan etika dalam menyampaikan pendapat.
“Kami tidak mengatakan pejabat publik tidak boleh dikritik. Kritik itu penting. Namun, kritik harus berbasis fakta dan dilakukan secara proporsional. Yang kami tolak adalah fitnah, manipulasi informasi, dan serangan personal yang bertujuan merusak nama baik seseorang,” ucapnya.
PP GPI, kata Khoirul mendorong seluruh elemen politik nasional untuk menjaga iklim demokrasi Indonesia agar tetap sehat, dewasa, dan bermartabat. Perbedaan pilihan maupun kepentingan politik tidak seharusnya menghilangkan semangat persaudaraan kebangsaan dan penghormatan terhadap supremasi hukum.