Trending

Prabowo Apresiasi Sistem Pengelolaan Sampah Banyumas, Jateng Targetkan Zero Sampah 2028

Prabowo Apresiasi Sistem Pengelolaan Sampah Banyumas, Jateng Targetkan Zero Sampah 2028
Pesiden Prabowo Subianto menerima paparan dari Kepala UPTD TPST Banyumas, Edy Nugroho tentang tata kelola sampah di Banyumas.(Foto: Humas Pemprov Jateng).

Banyumas-Spektroom: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sistem pengelolaan sampah terpadu yang diterapkan di Kabupaten Banyumas. Model berbasis ekonomi sirkular tersebut dinilai efektif dan berpotensi diterapkan secara luas di berbagai daerah di Indonesia.

Apresiasi itu disampaikan saat Presiden meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Desa Kaliori, Banyumas, Selasa (28/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan sejumlah pejabat terkait.

Kepala UPTD TPST Banyumas, Edy Nugroho, memaparkan bahwa sistem pengelolaan yang diterapkan mengusung konsep waste to value, yakni mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomi.

Pengelolaan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, dimulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, pengolahan di TPS3R, hingga pemrosesan di TPST menjadi bahan bakar alternatif berupa Refuse Derived Fuel (RDF).

Berdasarkan data yang disampaikan, total timbulan sampah di Banyumas mencapai sekitar 738,80 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 574,52 ton atau 77,76 persen telah berhasil dikelola, sementara sisanya masih dalam proses penanganan, khususnya di wilayah yang belum memiliki fasilitas pengolahan memadai.

Melihat capaian tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk pengembangan sistem serupa. Ia menilai pengelolaan yang diterapkan di Banyumas dapat menjadi contoh nasional dalam penanganan persoalan sampah.

“Ini sangat efektif dan bisa menjadi model. Pemerintah pusat akan mendorong serta memberikan dukungan agar sistem ini terus berkembang,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan bahwa persoalan sampah kini menjadi prioritas nasional yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, yakni dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa ketertarikan Presiden juga terlihat pada pengembangan RDF di wilayahnya. Saat ini, terdapat 13 kabupaten/kota yang tengah mengembangkan fasilitas RDF, dengan tiga daerah di antaranya sudah beroperasi.

Menurutnya, keberhasilan Banyumas menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah terpadu dapat berjalan optimal melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari masyarakat hingga industri.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas RDF dengan dukungan empat pabrik semen sebagai pihak penyerap hasil olahan sampah.

Selain itu, konsep pengolahan regional tengah disiapkan untuk kawasan dengan volume sampah besar seperti Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya.
Ahmad Luthfi optimistis Jawa Tengah mampu mencapai target pengelolaan sampah lebih cepat dari target nasional.

Jika secara nasional ditargetkan tercapai pada 2029, Jawa Tengah menargetkan kondisi zero sampah dapat terwujud pada 2028.

Kunjungan Presiden ini sekaligus memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu percontohan nasional dalam pengelolaan sampah modern berbasis teknologi dan ekonomi sirkular. (*)

Berita terkait

Wawako Tanjungpinang, Raja Ariza: Nilai-Nilai Kepramukaan Perlu Diterapkan dalam Kehidupan Sehari-hari

Wawako Tanjungpinang, Raja Ariza: Nilai-Nilai Kepramukaan Perlu Diterapkan dalam Kehidupan Sehari-hari

Tanjungpinang–Spektroom : Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menegaskan pentingnya Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda untuk membangun karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta jiwa kepemimpinan. Melalui kegiatan kepramukaan, para pelajar diharapkan tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut disampaikannya saat

Desmawati, Rafles
Menkop Teken MoU dengan FSKN, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Budaya

Menkop Teken MoU dengan FSKN, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Budaya

Jakarta – Spektroom :  Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan penguatan ekonomi berbasis budaya melalui koperasi penting untuk mendukung kemandirian ekonomi keraton dan kesejahteraan masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat ia memberikan sambutan sekaligus menandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) dalam Sarasehan Nasional dan Musyawarah Agung Raja-Sultan Nusantara

Nurana Diah Dhayanti