Praktisi Hukum Kalbar Nidia Candra Soroti Hak Menyatakan Pendapat 120 Anggota DPR: Ketua Umum Partai Jangan Cuci Tangan
Pontianak - Spektroom : Bergulirnya proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang melibatkan 120 anggota DPR RI memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab politik partai dan para ketua umumnya.
Praktisi hukum Kalimantan Barat, Nidia Candra, menilai dinamika tersebut perlu dilihat bukan hanya dari sudut kewenangan konstitusional anggota DPR, tetapi juga dari besarnya pengaruh pimpinan partai dalam menentukan arah politik.
Persoalan ini, menurutnya, kembali mengingatkan publik pada pernyataan politikus Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ketika berdialog dengan Mahfud MD terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Saat itu, Bambang Pacul menggambarkan bahwa anggota DPR tidak sepenuhnya leluasa mengambil keputusan politik karena harus mempertimbangkan persetujuan pimpinan partai. Pernyataan tersebut memperlihatkan kuatnya pengaruh ketua umum dalam menentukan sikap politik kadernya di parlemen.
Pandangan serupa kembali mengemuka dalam perbincangan Bambang Pacul dengan pengamat politik Rocky Gerung. Dalam diskusi tersebut, persoalan tanggung jawab politik tidak semestinya hanya dibebankan kepada pejabat publik, tetapi juga harus menyentuh pimpinan partai yang memiliki peran dalam menentukan arah kekuasaan dan menempatkan kader pada jabatan publik.
Paradoks Tanggung Jawab Politik
Nidia Candra menyoroti adanya paradoks dalam dinamika pengajuan HMP. Pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh koalisi sejumlah partai politik. Namun, ketika proses HMP bergulir di DPR RI, sejumlah anggota parlemen dari partai-partai yang berada dalam lingkaran pendukung pemerintahan justru ikut menandatangani pengajuan hak tersebut.
Partai-partai yang memiliki kursi di DPR RI antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PDIP, NasDem, PKB, dan PKS. Sementara itu, sejumlah partai pendukung pemerintahan lainnya, seperti PBB, Gelora, PSI, Garuda, dan PRIMA, juga berada dalam konfigurasi politik pendukung Prabowo-Gibran.
Situasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah langkah 120 anggota DPR tersebut merupakan keputusan pribadi, sikap fraksi, atau keputusan politik yang telah diketahui dan dikomunikasikan dengan pimpinan partai masing-masing?
Jika dalam pengambilan keputusan strategis anggota DPR harus mengikuti garis politik ketua umum, mengapa dalam persoalan HMP para anggota parlemen seolah bergerak sendiri, sementara sikap pimpinan partai belum terlihat secara terbuka?
Menurut Nidia, persoalan tersebut penting dijawab agar publik tidak hanya melihat dinamika politik di tingkat parlemen, tetapi juga memahami siapa yang sesungguhnya memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.
Jangan Hanya Menikmati Kekuasaan
Dalam konteks inilah, ungkapan lempar batu sembunyi tangan menjadi kritik terhadap praktik pertanggungjawaban politik. Ketua umum partai tidak semestinya hanya tampil ketika membangun koalisi dan memperjuangkan kekuasaan, tetapi kemudian mengambil jarak ketika keputusan politik kadernya menimbulkan polemik.
Partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam sistem demokrasi. Selain menjalankan fungsi rekrutmen politik, partai juga menjadi institusi yang menentukan arah kebijakan melalui kader-kadernya yang menduduki jabatan publik.
Karena itu, pertanggungjawaban politik tidak cukup berhenti pada anggota DPR yang menggunakan hak konstitusionalnya. Pimpinan partai juga perlu menjelaskan sikap dan posisi politik organisasinya kepada masyarakat.
Demokrasi bukan hanya tentang keberanian anggota parlemen menggunakan hak konstitusional, melainkan juga menyangkut transparansi, konsistensi, dan keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan politik.
Pada akhirnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana keputusan politik itu diambil, siapa yang terlibat, serta sejauh mana tanggung jawab pimpinan partai terhadap sikap para kadernya di DPR.
Sebab, dalam politik, kekuasaan tidak boleh hanya dinikmati bersama, sementara tanggung jawab justru ditinggalkan sendiri-sendiri.
