Prof. DR. Mahfud Nurnajamuddin: Paradoks Kurban dan Krisis Gizi Nasional di Tengah Melimpahnya Konsumsi Daging

Prof. DR. Mahfud Nurnajamuddin: Paradoks Kurban dan Krisis Gizi Nasional di Tengah Melimpahnya Konsumsi Daging
Prof. DR. Mahfud Nurnajamuddin, Guru Besar FEB UMI sekaligus Asdir II PPs UMI Makassar (foto; ist)

Makassar-Spektroom: Hari Raya Iduladha setiap tahun menghadirkan lonjakan konsumsi daging dalam skala besar di Indonesia. Jutaan hewan kurban disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai daerah.

Momentum religius ini bukan hanya memiliki dimensi ibadah dan sosial, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang sangat besar pada sektor peternakan dan pangan nasional.


Menurut Prof. DR. Mahfud Nurnajamuddin, Guru Besar FEB UMI sekaligus Asdir II PPs UMI Makassar, besarnya potensi ekonomi kurban justru menghadirkan sebuah paradoks nasional. Konsumsi protein hewani meningkat tajam setiap Iduladha, tetapi kualitas gizi masyarakat Indonesia belum mengalami perubahan signifikan secara berkelanjutan.


Data Kementerian Agama RI mencatat, pada Iduladha 2025 jumlah hewan kurban nasional mencapai sekitar 1,85 juta ekor, terdiri atas 627 ribu sapi dan kerbau serta 1,22 juta kambing dan domba. Nilai ekonominya diperkirakan menembus lebih dari Rp18 triliun.

Sementara Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI memperkirakan potensi ekonomi kurban nasional mencapai Rp34,3 triliun dengan produksi daging lebih dari 195 ribu ton.


“Angka tersebut menunjukkan bahwa kurban memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa. Namun di balik melimpahnya distribusi daging, persoalan mendasar bangsa ini adalah akses masyarakat terhadap pangan bergizi yang masih belum merata,” ujar Prof. Mahfud.


Ia menilai, persoalan gizi nasional tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi sangat dipengaruhi ketimpangan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. Bagi kelompok berpenghasilan rendah, konsumsi daging masih menjadi sesuatu yang mahal dan sulit dijangkau dalam kehidupan sehari-hari.


Tekanan ekonomi rumah tangga, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya pendidikan, transportasi hingga kebutuhan harian lainnya, membuat banyak keluarga lebih memprioritaskan kebutuhan dasar dibanding kualitas nutrisi makanan. Akibatnya, makanan bergizi sering menjadi pilihan sekunder.


“Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya memilih makanan murah dan mengenyangkan meskipun kandungan gizinya rendah. Karena itu, momentum Iduladha sering menjadi kesempatan langka bagi kelompok rentan untuk menikmati asupan protein hewani dalam jumlah lebih baik dibanding hari-hari biasa,” katanya.


Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan mengapa persoalan stunting, anemia, dan ketimpangan akses pangan sehat masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Lonjakan konsumsi daging saat Iduladha dinilai hanya bersifat sementara dan belum mampu memperbaiki kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.


Prof. Mahfud menegaskan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia tidak dapat bergantung pada konsumsi musiman, melainkan membutuhkan pola makan sehat yang konsisten dan berkesinambungan.


Ia menilai, momentum kurban sejatinya memperlihatkan bahwa Indonesia tidak kekurangan sumber pangan, tetapi masih menghadapi persoalan distribusi dan akses ekonomi terhadap makanan bergizi. Karena itu, pemerintah perlu menjadikan fenomena ini sebagai bahan evaluasi dalam kebijakan pangan dan pembangunan manusia.


“Program perbaikan gizi tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sesaat atau intervensi musiman. Harus ada integrasi dengan penguatan ekonomi masyarakat agar akses pangan sehat lebih merata,” tegasnya.


Prof. Mahfud kemudian menawarkan sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah harus menjaga stabilitas harga pangan bergizi agar lebih terjangkau bagi masyarakat kecil. Selama protein hewani tetap mahal, ketimpangan konsumsi gizi akan terus terjadi.


Kedua, penguatan peternakan rakyat harus menjadi prioritas nasional. Tingginya kebutuhan hewan kurban setiap tahun dinilai dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi lokal, memperluas lapangan kerja di pedesaan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.


Ketiga, distribusi daging kurban perlu diarahkan lebih produktif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama lembaga sosial dan keagamaan didorong mengembangkan sistem pengolahan daging beku, makanan siap saji bergizi, hingga program “bank protein” bagi masyarakat rentan agar manfaat kurban tidak berhenti hanya dalam hitungan hari.


Selain itu, edukasi gizi keluarga juga harus diperkuat. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa kualitas gizi tidak hanya ditentukan oleh konsumsi daging, tetapi juga keseimbangan nutrisi, sanitasi, serta pola hidup sehat secara menyeluruh.


“Paradoks kurban menjadi cermin bahwa persoalan gizi Indonesia sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat. Selama akses terhadap pangan bergizi masih bergantung pada momentum tahunan, maka kualitas gizi nasional akan sulit mengalami lompatan besar,” ujarnya.


Ia menambahkan, Iduladha sejatinya mengajarkan nilai kepedulian dan keadilan sosial. Karena itu, semangat kurban seharusnya tidak berhenti pada pembagian daging sesaat, tetapi menjadi momentum membangun sistem pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.


“Di tengah besarnya potensi ekonomi kurban setiap tahun, tantangan terbesar bangsa ini adalah memastikan bahwa peningkatan konsumsi pangan benar-benar berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara luas,” pungkasnya.

Berita terkait

Menteri PU: Sekolah Rakyat Dibangun Berstandar Internasional Bagi Keluarga Prasejahtera

Menteri PU: Sekolah Rakyat Dibangun Berstandar Internasional Bagi Keluarga Prasejahtera

Banyuwangi -  Spektroom - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Jawa Timur 4 yang berada di Kecamatan Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Senin (15/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan

Nurana Diah Dhayanti