Prof. Mahfud Nurnajamuddin: APBN 2027 Jangan Jadi Mesin Belanja, Harus Jadi Mesin Produktivitas
Makassar- Spektroom: Pemerintah menyiapkan belanja negara Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan membiayai delapan Program Kerja Prioritas Nasional.
Pemerintah juga memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan defisit anggaran 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Namun, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI), Prof. Mahfud Nurnajamuddin, mengingatkan bahwa besarnya belanja negara tidak otomatis berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Menurut Mahfud, tantangan terbesar RAPBN 2027 justru terletak pada kemampuan pemerintah mengubah uang negara menjadi produktivitas dan manfaat yang terukur.
“APBN jangan hanya menjadi mesin belanja. APBN harus menjadi mesin produktivitas,” kata Mahfud, yang juga Asisten Direktur II Program Pascasarjana UMI.
Pemerintah memang mengusung strategi pro-growth dan pro-welfare. Belanja negara juga dirancang lebih berkualitas melalui refocusing. Tetapi istilah tersebut, menurut Mahfud, harus diuji dengan hasil konkret.
Sebab, masyarakat tidak hidup dari istilah dalam dokumen anggaran.
Masyarakat membutuhkan pekerjaan, pendapatan, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah, biaya hidup yang terjangkau, serta kesempatan usaha yang lebih luas.
Target 6 Persen Jangan Berhenti di PDB
Mahfud menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 merupakan target yang ambisius. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tersebut tidak hanya muncul dalam statistik Produk Domestik Bruto, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah sendiri menargetkan tingkat pengangguran terbuka 2027 berada pada kisaran 4,30–4,87 persen dan tingkat kemiskinan 6,0–6,5 persen.
Menurut Mahfud, dua indikator tersebut justru harus menjadi alat untuk menguji kualitas pertumbuhan.
“Kalau ekonomi tumbuh 6 persen tetapi masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan dan daya beli tidak membaik, maka kita perlu bertanya: pertumbuhan itu sebenarnya dinikmati siapa?” ujarnya.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari sektor yang memiliki efek berbeda terhadap masyarakat.
Pertumbuhan yang didorong investasi produktif, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tentu berbeda dampaknya dengan pertumbuhan yang hanya ditopang konsumsi atau aktivitas ekonomi yang manfaatnya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Belanja Pendidikan Harus Menghasilkan SDM Produktif
Salah satu pos besar RAPBN 2027 adalah pendidikan. Pemerintah merencanakan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Anggaran perlindungan sosial dipatok Rp549,9 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.
Besarnya anggaran tersebut, kata Mahfud, harus diikuti perubahan kualitas.
Pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun, ruang kelas yang direhabilitasi atau beasiswa yang disalurkan.
Ukuran akhirnya adalah kualitas manusia yang dihasilkan.
Apakah lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri? Apakah produktivitas tenaga kerja meningkat? Apakah kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah semakin kecil?
Jika jawabannya belum terlihat, maka pemerintah harus mengevaluasi kembali desain belanjanya.
Perlindungan Sosial Harus Menjadi Jalan Keluar dari Kemiskinan
Mahfud juga mengingatkan agar belanja perlindungan sosial tidak berhenti sebagai mekanisme distribusi bantuan.
Bantuan sosial memang dibutuhkan untuk menjaga kelompok rentan. Tetapi kebijakan tersebut harus terhubung dengan program pemberdayaan ekonomi.
Penerima bantuan perlu mendapatkan kesempatan meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Dengan demikian, keberhasilan perlindungan sosial tidak hanya dihitung dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari jumlah masyarakat yang berhasil keluar dari kerentanan.
Pemerintah sendiri menyatakan akan terus memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan dan subsidi.
Menurut Mahfud, perbaikan data penting, tetapi tidak cukup.
“Data yang bagus harus menghasilkan kebijakan yang bagus. Jangan sampai data semakin lengkap, tetapi programnya tetap tidak tepat sasaran,” katanya.
Refocusing Harus Berani Menghapus yang Tidak Efektif
Bagi Mahfud, refocusing belanja merupakan kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap pola pengeluaran pemerintah.
Program yang tidak efektif harus berani dikurangi atau dihentikan. Program yang memiliki dampak ekonomi dan sosial lebih besar harus diperkuat.
Refocusing tidak boleh sekadar memindahkan angka dari satu kolom ke kolom lainnya.
Ia harus mengubah prioritas.
Dengan belanja pemerintah pusat yang direncanakan Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun, kualitas pengalokasian anggaran menjadi sangat menentukan.
Karena itu, setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah semestinya dapat menjawab satu pertanyaan sederhana:Apa perubahan yang dihasilkan dari uang negara yang dibelanjakan?
APBN Harus Terasa di Kehidupan Sehari-hari
Mahfud mengatakan keberhasilan APBN pada akhirnya tidak ditentukan oleh ketebalan dokumen anggaran atau tingginya tingkat serapan.
Keberhasilannya terlihat ketika masyarakat merasakan perubahan.
Jalan yang dibangun harus membuat distribusi lebih murah. Pendidikan harus meningkatkan kompetensi. Kesehatan harus memperluas akses. Bantuan sosial harus mengurangi kerentanan. Program UMKM harus meningkatkan omzet dan produktivitas. Infrastruktur harus menciptakan aktivitas ekonomi baru.
Jika semua itu tidak terjadi, maka pemerintah perlu mempertanyakan kualitas belanjanya.
Sebab uang negara memiliki biaya kesempatan. Ketika triliunan rupiah dialokasikan untuk sebuah program, ada program lain yang mungkin kehilangan kesempatan memperoleh anggaran.
Karena itu, APBN harus diarahkan kepada kegiatan dengan multiplier effect terbesar.
Jangan Sampai APBN Besar, tetapi Ekonomi Rakyat Tetap Kecil
Mahfud menilai RAPBN 2027 memiliki peluang menjadi instrumen penting untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Namun peluang tersebut hanya akan terwujud jika pemerintah berani mengukur kebijakan berdasarkan dampak, bukan sekadar realisasi.
“Spending more tidak selalu berarti better. Yang kita butuhkan adalah spending better,” ujarnya.
Pada akhirnya, Rp4.097,2 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen RAPBN.
Itu adalah uang publik yang harus kembali kepada publik dalam bentuk produktivitas, kesempatan kerja, pelayanan publik dan kesejahteraan.
Karena itu, target pertumbuhan 6 persen harus diuji dari bawah: apakah pedagang kecil mengalami peningkatan omzet, apakah petani memperoleh nilai tambah, apakah industri membuka pekerjaan baru, apakah lulusan sekolah lebih mudah bekerja, dan apakah pendapatan rumah tangga meningkat?
Jika jawabannya ya, APBN bekerja.
Jika tidak, pemerintah harus berani mengakui bahwa persoalannya bukan semata kurangnya anggaran, melainkan cara membelanjakan anggaran.
APBN 2027 jangan hanya besar dalam angka. Ia harus besar dalam produktivitas dan terasa dalam kehidupan rakyat.
