Proses Pengadaan Barang Harus Dilakukan Dengan Prinsip Efisien, Terbuka, dan Akuntabel
Spektroom - Pengaturan hak warga negara terhadap pembangunan infra struktur, diatur di dalam tujuan pembangunan global yakni pembangunan berkelanjutan, berinovasi dan sangat berkaitan erat dengan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Pembangunan nasional untuk kesejahteraan manusia, berkaitan erat dengan nilai-nilai ke-Islaman, sejalan dengan tujuan hukum islam secara universal adalah memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan.
Kontrak konstruksi menjadi aspek yang sangat penting bagi pemerintah dalam memenuhi hak warga negara terhadap pembangunan infrastruktur dan secara khusus bagi masyarakat konstruksi dalam pengembangan industri jasa konstruksi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Mutia Cherawaty Thalib dalam disertasinya tentang Hakikat hukum pacta sunt servanda pada kontrak pengadaam jasa konstruksi jalan di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, ketika mengikuti uji kompetensi untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada program pascasarjana PPs UMI Makasar di kampus PPs UMI Uripsumaharjo Makassar, Senin 9 Februari 2026 Sore.
Sidang Uji Kompetensi dipimpin Asdir 1 PPs Umi Prof. Dr. Andi Tamsil, MP dengan penyanggah Prof. Dr. H. Askari Razak, SH., MH. Prof. Dr. Rinaldy Bima, SH., MH. Prof. Dr. Hj. Aminah, MP. Dr. Hj. Angraeny Arief, SH.. MH. Sementara bertindak sebagai Promotor Utama Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum. Co Promotor 1, Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH. dan Co Promotor 2 Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, SH., MH.
Lebih jauh promovenda Mutia Cherawati Thalib mengungkapkan, berkaitan dengan wujud penyelenggaraan tugas pemerintah dalam pembangunan nasional antara lain dengan merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur melalui pengadaan barang/jasa, maka pemerintah melaksanakan pengadaan jasa konstruksi melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
Mutia Cherawati Thalib yang berhasil meraih nilai Cumlaude menambahkan, proses pengadaan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang jasa konstruksi dan peraturan pelaksanaannya hingga ketentuan lainnya.
